Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak, Pengacara Hamdan Zoelva Heran Dakwaan Anak Riza Chalid Berubah
Hamdan Zoelva mengungkan ada keanehan dan kejanggalan dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Kuasa hukum beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva mengungkap keanehan dan kejanggalan dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjerat kliennya sebagai terdakwa. Salah satunya, adanya perubahan dalam surat dakwaan jaksa.
Saat kasus ini mencuat, jaksa sebelumnya menyebut adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan. Hal ini dikatakan Hamdan Zoelva di sela persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
"Ada perubahan mendasar dalam dakwaan jaksa ini ya. Sebagaimana pengumuman awal ke masyarakat, oplosan minyak," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Tidak Lazim Terjadi
Selain itu, saat proses penyidikan, tempus delicti atau waktu terjadinya perkara disebutnya adalah 2018-2023. Seluruh terdakwa dan saksi diperiksa dengan tempus tersebut. Namun, saat dakwaan, berubah menjadi sampai 2013.
"Sekarang, pada saat dakwaan, berubah sampai kepada 2013. Bagi saya ini aneh dan ini tidak lazim ini terjadi," sebutnya.
Hamdan Zoelva menyampaikan, objek yang dipersoalkan jaksa adalah tata kelola minyak di Pertamina. Selain itu, Kerry Riza ditegaskannya bukan pedagang minyak, dan tidak pernah memperjualbelikan minyak. Kliennya hanya bergerak di bidang logistik.
Ia menegaskan, Kerry Cs hanya memiliki tiga kapal di bawah bendera PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) serta tangki BBM di Merak.
Tuduhan Kongkalikong
"Kerry Cs ini bukan pedagang minyak, tidak terkait dengan perdagangan minyak. Mereka adalah penyedia logistik, yaitu penyedia kapal, dan punya hanya tiga kapal JMN. Kemudian yang satu adalah tangki BBM di Merak. Jadi bukan pedagang minyak, tapi hanya penyedia logistik," tegasnya.
Hamdan pun heran dengan tudingan jaksa yang menyebut adanya kongkalikong penyewaan kapal milik JMN oleh PT Pertamina International Shipping (PIS). Ditekankan, PT JMN hanya memiliki tiga unit kapal dari sekitar 270 kapal yang disewa Pertamina.
"Yang sangat luar biasa ini jadi persoalan, JMN milik Kerry Cs ini, Dimas sebagai pengurus dan Dimas ini, hanya memiliki tiga kapal. Sementara kapal yang disewa oleh PIS 270 kapal," ujarnya.
Tidak Ada Perlakuan Istimewa
Dalam proses persidangan, Hamdan telah menggali keterangan saksi mengenai adanya perlakuan istimewa yang diterima Kerry dan JMN dalam penyewaan kapal oleh Pertamina. Para saksi yang dihadirkan jaksa hingga kini telah menegaskan tidak ada perlakuan istimewa.
"Dan semua proses pengadaan itu dilakukan dengan lelang terbuka, dan semua ditawarkan kepada seluruh owner," ucapnya.
Demikian juga dengan persoalan penyewaan tangki BBM oleh Pertamina. Untuk itu, Hamdan Zoelva mempertanyakan persoalan yang disorot jaksa.
"Jadi pertanyaan kami, ini masalahnya di mana? Jadi itulah yang menjadi masalah pokok, sampai sekarang saya tidak menemukan masalah mengenai pengadaan proforma yang dituduhkan oleh jaksa, dan begitu juga mengenai tangki Merak," paparnya.
Gagal Membuktikan Dakwaan
Hal senada disampaikan kuasa hukum Kerry lainnya, Patra M Zen. Menurutnya, sejak awal persidangan hingga saat ini, jaksa gagal membuktikan dakwaannya.
Tidak ada satu pun saksi yang memberatkan para terdakwa dalam proses penyewaan tangki BBM. Demikian juga halnya dengan penyewaan tiga unit kapal JMN.
"Yang kedua, dakwaan terkait dengan sewa kapal Olympic Luna, terakhir tadi malah sewa Olympic Luna itu malah menghemat US$ 4,3 juta. Termasuk penyewaan tiga kapal yang dimiliki oleh PT JMN, tidak ada satu pun keterlibatan dari terdakwa dalam mengatur, mengintervensi, dan seterusnya," ujar Patra.
Untuk itu, Patra berharap majelis hakim mendapat kekuatan agar dapat mengadili dan memutus perkara ini dengan adil. Patra berharap Kerry bersama Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo divonis bebas dari segala tuntutan.
"Kalau memang fakta-fakta persidangan tidak ada yang dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan secara sah dan meyakinkan, tentu kami berharap para terdakwa, dalam hal ini Pak Kerry, Pak Dimas, Pak Gading, bisa bebas dari segala tuntutan," pungkasnya.