Kasus Korupsi ASDP: KPK Sita Rumah Mewah Rp500 Miliar di Surabaya dan Jam Tangan Berlian
Dalam korupsi ini, negara dirugikan hingga Rp1,27 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita delapan aset terdiri tanah dan bangunan dari kasus korupsi Proses Kerjasama Usaha (KSU) dan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2019-2022. Tanah dan bangunan yang disita tersebut berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.
Plt Jubir KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tiga di antaranya bangunan yang disita dilakukan komplek perumahan mewah yang ditaksir mencapai Rp500 miliar.
"Dari ke-8 bidang tersebut 3 di antaranya adalah rumah yang berada di komplek perumahan mewah di Kota Surabaya yang ditaksir bernilai kurang lebih sebesar Rp500 miliar," kata Budi melalui keterangannya, Minggu (25/5).
"Ke-8 bidang tersebut merupakan bagian dari aset senilai Rp1,2 triliun yang pernah disita oleh KPK pada Desember tahun 2024," tambah Budi.
Budi melanjutkan, selain penyitaan, pihaknya juga menggeledah dua rumah di kawasan Surabaya dari korupsi PT ASDP. Hasilnya, penyidik menyita uang tunai hingga jam tangan mewah berlian di lokasi.
"KPK juga melakukan kegiatan penggeledahan pada 2 rumah yang berlokasi di Surabaya dan sekitarnya dan melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebanyak kurang lebih sebesar Rp200 juta, perhiasan senilai kurang lebih Rp800 juta, 1 buah jam tangan mewah bertahktakan berlian dan cincin berlian," terang Budi.
Perjalanan Korupsi ASDP
Pada kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka yakni inisial IP, MYH, HMAC, A.
Dalam kasus ini diduga telah terjadi korupsi pada proses kerja sama antara PT ASDP dengan PT Jembatan Nusantara. Proses kerja sama tersebut yakni ada pada pembelian kapal yang rupanya untuk bekas yang dilakukan oleh PT Jembatan Nusantara.
"Ini terjadi mulai terjadi kesalahannya itu adalah ketika prosesnya, jadi, barang-barang yang dibeli dari PT JN (Jembatan Nusantara) itu juga kondisinya bukan baru-baru," kata Direktur Penyidikan, Asep Guntur Rahayu di Gedung KPK, Kamis (15/8).
"Hanya yang menjadi masalah adalah ketika yang dibelinya itu nah itu spesifikasinya juga tidak sesuai dan lain-lain," tambah dia.
Pembelian armada itu semestinya untuk mengatasi masalah penumpukan di pelabuhan. Khususnya pada hari-hari besar yang otomatis akan banyak penumpang yang akan melakukan penyebarangan.
Negara Rugi Rp1,27 Triliun
Oleh sebab itu, ASDP bekerja sama dengan PT Jembatan Nusantara yang menyanggupi pembelian penambahan armada.
Dari sana kemudian diajukanlah program atau proyek untuk penambahan armada, seperti itu, ini legal, boleh, ada kajiannya. Hanya yang menjadi masalah adalah ketika yang dibelinya itu nah itu spesifikasinya juga tidak sesuai dan lain-lain.
"Nah itu yang kemudian menyebabkan akhirnya terjadi kerugian. Kemudian juga perhitungan dan lain-lain," tegas Asep.
Dalam kasus tersebut tim penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dari kasus korupsi proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022 mencapai Rp1,27 triliun. Sementara untuk nilai proyek dari pengadaan itu berkisar Rp1,3 triliun.