Jika reklamasi Tanjung Benoa dilanjutkan, ini syarat Menteri Susi

"Kalau itu tidak bisa, ya tidak usah," tegas Susi.

2015-01-27 04:19:00

Reklamasi Tanjung Benoa

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan dibangunnya wilayah air atau waduk sebelum melakukan pembangunan revitalisasi di Teluk Benoa, Bali. Menurut Susi, sudah seharusnya sebelum dilakukannya revitalisasi berbasis reklamasi di area seluas 10 hektar tersebut, maka harus dibangun pula waduk seluas 10 hektar.

Demikian disampaikan Susi Pudjiastuti saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1).

"Soal Teluk Benoa, izin lokasi sudah diterbitkan oleh KKP, izin lingkungan yang belum Pak. Pertanyaan saya, wilayah untuk genangan air mau dikemanakan. Kalau sudah disiapkan danau, dan ada wilayah air yang akan dikeruk, ya saya akan bikin opini clear dan seterang mungkin," ujar Susi Pudjiastuti saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1).

Lanjut Susi, hal tersebut bertujuan untuk menampung air agar tidak terjadi banjir. "Kalau mereka mau mereklamasi 10 hektar, maka harus ada lahan air 10 hektar, untuk nelayan kah, pariwisata air kah, atau apapun. Kalau itu tidak bisa, ya tidak usah," ujarnya.

"Saya akan pegang keyakinan itu. Kalau wilayah air tidak dibuat dulu, saya tidak approve. Kalau mereka berani buat dulu, baru saya approve," katanya.

Hal ini, ujar Susi, menjadi prinsipnya. Karena apapun yang akan dibuat manusia dengan alam harus memperhitungkan ekosistemnya secara jelas.

"Bila kita mereklamasi satu hektar, berarti kita harus menyediakan tempat air juga satu hektar untuk genangan air. Bila itu tidak bisa, seharusnya tidak boleh. Karena nanti akan ada wilayah yang tenggelam," kata Susi.

(mdk/tyo)