Indeks Kesehatan Laut Indonesia Meningkat, Namun Nelayan Kecil Masih Terpinggirkan
Peringkat Indeks Kesehatan Laut Indonesia naik pada tahun 2025, namun Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) menyoroti bahwa peningkatan ini belum berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil dan keberlanjutan ekosistem laut.
Jakarta, 10 Januari (ANTARA) – Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index/OHI) Indonesia menunjukkan peningkatan peringkat yang signifikan pada tahun 2025. Dari posisi 189, Indonesia berhasil naik ke peringkat 168 dari total 220 negara yang dievaluasi. Meskipun demikian, skor OHI nasional sebesar 66 masih berada di bawah rata-rata global yang mencapai 72.
Peningkatan peringkat ini seharusnya menjadi kabar baik bagi sektor kelautan Indonesia. Namun, Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) mengungkapkan bahwa kondisi laut yang membaik ini belum dirasakan dampaknya secara langsung oleh nelayan kecil. KPPMPI menilai bahwa kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan komunitas pesisir.
Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna, menyatakan bahwa situasi ini merupakan sinyal kuat adanya ketidakselarasan antara capaian indeks dengan realitas di lapangan. Indikator-indikator yang paling dekat dengan kehidupan nelayan kecil dan masyarakat pesisir justru mengalami penurunan kinerja, menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan sumber daya laut.
Indikator Kritis Kesehatan Laut yang Menurun
Meskipun peringkat OHI Indonesia secara keseluruhan naik, KPPMPI menyoroti empat indikator strategis yang justru mengalami penurunan kinerja. Indikator-indikator ini sangat relevan dengan kehidupan dan mata pencarian masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perbaikan indeks secara umum belum merata dan belum menyentuh aspek-aspek krusial bagi keberlanjutan.
Salah satu indikator yang mencatat skor terendah adalah penyediaan makanan, dengan skor hanya 24. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan tangkap dan budi daya di berbagai wilayah belum optimal. KPPMPI juga mengkritisi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta praktik budi daya yang berdampak negatif pada kualitas ekosistem laut.
Selanjutnya, peluang penangkapan ikan tradisional mengalami penurunan skor dari 93 menjadi 72. Penurunan drastis ini menandakan semakin sempitnya akses wilayah tangkap bagi nelayan kecil. Hendra Wiguna menegaskan bahwa hal ini mengancam hak-hak tenurial nelayan kecil dan tradisional, yang merupakan tulang punggung ekonomi pesisir.
Ancaman bagi Nelayan Kecil dan Ekosistem Pesisir
Dua indikator lain yang juga menunjukkan penurunan adalah perlindungan pesisir, yang turun menjadi 79, serta mata pencarian dan ekonomi, yang merosot menjadi 64. Penurunan pada indikator perlindungan pesisir mencerminkan melemahnya ekosistem pesisir akibat berbagai tekanan. Hal ini dapat berdampak pada hilangnya habitat penting bagi biota laut dan berkurangnya perlindungan alami terhadap gelombang pasang atau abrasi.
Indikator mata pencarian dan ekonomi yang menurun menunjukkan bahwa hilirisasi sektor perikanan belum maksimal sebagai sumber penciptaan lapangan kerja. Hendra Wiguna menyatakan bahwa sektor perikanan belum mampu menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja, padahal potensinya sangat besar. Kondisi ini memperburuk situasi ekonomi nelayan kecil yang sudah rentan.
KPPMPI menilai bahwa tanpa kebijakan yang berpihak, nelayan kecil akan terus menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya dan pasar. Perlindungan ekosistem pesisir yang lemah juga akan berdampak langsung pada keberlanjutan mata pencarian mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada angka indeks, tetapi juga pada kesejahteraan riil masyarakat pesisir.
Desakan KPPMPI untuk Kebijakan Berpihak
Menyikapi kondisi ini, KPPMPI mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap nelayan kecil. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan kelautan dan perikanan berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup peninjauan ulang regulasi yang mungkin membatasi akses nelayan tradisional serta pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan dan budi daya yang merusak lingkungan.
KPPMPI juga menyerukan agar pemerintah lebih serius dalam mengembangkan program hilirisasi perikanan yang memberdayakan masyarakat lokal. Ini termasuk peningkatan nilai tambah produk perikanan di tingkat nelayan, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi akses pasar. Dengan demikian, sektor perikanan dapat benar-benar menjadi penggerak ekonomi yang inklusif.
Hendra Wiguna menegaskan bahwa laut yang sehat hanya bisa terwujud jika nelayan kecil dilindungi, ekosistem dijaga, dan kebijakan benar-benar berpihak pada keberlanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan laut Indonesia.
Sumber: AntaraNews