Immanuel Ebenezer Seret Partai dan Ormas di Kasus Pemerasan K3 Kemnaker, Ini Kata KPK

Pernyataan itu mengenai ada partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebelum sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 19 Januari 2026.

Pernyataan itu mengenai ada partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

"Setiap fakta yang terungkap dalam persidangan tentu akan dianalisis oleh JPU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/1).

Budi menjelaskan, analisis tersebut perlu dilakukan lembaga antirasuah untuk menentukan apakah pernyataan Immanuel Ebenezer soal partai dan ormas di kasus K3 dapat menjadi bukti baru atau tidak.

"Apakah kemudian bisa menjadi bukti-bukti baru untuk pengembangan perkara ini? Kita sama-sama ikuti jalannya persidangan perkara ini," jelasnya seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, ada keterlibatan parpol dan ormas di kasus dugaan pemerasan K3.

Hal ini disampaikan pada 19 Januari 2026, sebelum sidang pembacaan dakwaan atas kasus yang melibatkannya itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Ada satu partai, dan satu ormas yang terlibat dalam permainan ini," kata Immanuel.

Immanuel Ebenezer Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker. Penetapan tersangka dilakukan juga kepada sepuluh orang lainnya pada 22 Agustus 2025. Seperti dikutip Antara.