Hamas Desak Dewan Perdamaian Kecam Rencana Perluasan Kendali Israel di Gaza
Kelompok Hamas mendesak Dewan Perdamaian (BoP) untuk bersikap tegas mengecam rencana Israel memperluas kendali atas Jalur Gaza, sebuah langkah yang dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata.
Kelompok Palestina Hamas pada Jumat (29/5) mendesak Dewan Perdamaian (BoP) untuk mengambil sikap tegas terkait rencana Israel memperluas kendali atas Jalur Gaza. Desakan ini muncul sebagai kritik keras terhadap kebungkaman badan internasional tersebut mengenai isu sensitif ini.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, secara terbuka mengecam Dewan Perdamaian dan perwakilan tingginya untuk Gaza, Nickolay Mladenov. Qassem menyoroti rencana Israel untuk menguasai 70 persen Gaza serta upaya berkelanjutan mereka untuk menggusur warga Palestina dari tanahnya.
Menurut Qassem, tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kerangka kerja gencatan senjata dan kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya mengenai Gaza. Kegagalan BoP untuk mengutuk kebijakan ekspansionis Israel ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen mereka.
Kritik Hamas terhadap Kebungkam Dewan Perdamaian
Hazem Qassem, juru bicara Hamas, menegaskan bahwa kebungkaman Dewan Perdamaian dan perwakilannya, Nickolay Mladenov, sangat disayangkan. Kebijakan Israel yang berencana menguasai 70 persen wilayah Gaza dan upaya penggusuran warga Palestina dianggap melanggar kesepakatan.
Qassem menekankan bahwa rencana perluasan kendali Israel ini secara jelas melanggar kerangka kerja gencatan senjata yang telah disepakati. Pelanggaran ini juga menodai kesepahaman yang telah dicapai terkait status Jalur Gaza.
Kegagalan BoP dalam mengutuk kebijakan ekspansionis Israel dan rencana penggusuran tersebut memunculkan keraguan serius. Ini mempertanyakan komitmen pihak-pihak sponsor untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kewajibannya serta pelanggaran yang terus-menerus.
Hamas mendesak negara-negara anggota Dewan Perdamaian agar mengambil posisi yang jelas dan terbuka. Mereka diharapkan menekan Israel untuk menghentikan kebijakan agresifnya di Gaza dan mematuhi perjanjian yang ada.
Ambisi Israel dan Reaksi Internasional
Pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, pada Kamis (28/5) secara terbuka mengakui bahwa Israel telah menguasai 60 persen wilayah Gaza. Netanyahu bahkan mengisyaratkan rencana untuk memperluas kendali tersebut hingga mencapai 70 persen dari total wilayah Gaza.
Pengakuan ini mengikuti pernyataan tentara Israel pada Oktober lalu yang menyebutkan mereka telah menguasai 53 persen wilayah Gaza. Penguasaan ini terjadi setelah penempatan ulang pasukan ke "garis kuning" sebagai bagian dari fase pertama rencana Presiden AS Donald Trump.
Rencana Donald Trump tersebut bertujuan untuk mengakhiri konflik di Gaza dan membayangkan penarikan pasukan Israel lebih lanjut pada fase-fase berikutnya. Namun, pernyataan Netanyahu menunjukkan arah sebaliknya dari kesepakatan awal.
Kepala pertahanan Israel, Katz, pada 17 Februari menyatakan bahwa Israel tidak akan bergeser "seperempat milimeter pun" dari garis kuning. Pernyataan ini berlaku sebelum Hamas dilucuti senjatanya, menunjukkan ketegasan posisi Israel.
Latar Belakang Konflik dan Korban Kemanusiaan
Gedung Putih pada 16 Januari mengumumkan adopsi struktur pemerintahan transisi untuk Gaza, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian (BoP). Struktur ini juga mencakup Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Inisiatif ini merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump yang dirancang untuk mengakhiri perang di Gaza. Rencana tersebut didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada November 2025.
Sejak gencatan senjata diberlakukan Oktober lalu, serangan Israel telah mengakibatkan korban jiwa yang signifikan. Menurut Kantor Media Gaza, 922 warga Palestina tewas dan 2.786 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.
Secara lebih luas, Israel melancarkan "perang genosida" di Gaza pada Oktober 2023. Data Palestina menunjukkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 172.000 lainnya terluka, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
Sumber: AntaraNews