Hadapi Krisis Lingkungan, Kementerian LH Dorong Gerakan Tobat Ekologis Bersama Tokoh Agama
Penyelamatan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis, tetapi juga membutuhkan rekayasa sosial dan pendekatan berbasis nilai keagamaan.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa di tengah ancaman krisis lingkungan yang semakin masif, masih terdapat peluang besar untuk melakukan perubahan melalui semangat kebersamaan lintas kelompok masyarakat. Menurutnya, penyelamatan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis, tetapi juga membutuhkan rekayasa sosial dan pendekatan berbasis nilai keagamaan.
Hal tersebut disampaikan Jumhur saat menggelar dialog bersama gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan BUMI) di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mencapai kesepahaman bahwa persoalan lingkungan yang terjadi saat ini tidak hanya berakar pada aspek kebijakan dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi budaya serta pola hidup masyarakat.
"Semua pihak yang beragam lintas agama, lintas negara, lintas profesi, dan lintas keahlian,kini dapat bersatu karena sama-sama merasa memiliki tanggung jawab moral pada isu lingkungan hidup," kata Jumhur.
Ancaman Keruntuhan Ekologis
Ia menilai perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya mengatasi ancaman keruntuhan ekologis (ecological collapse). Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup menilai pendekatan budaya dan persuasi religius perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi perubahan sosial.
"Kami di Kementerian LH sangat merasa perlu adanya rekayasa sosial dan persuasi religius untuk mempengaruhi sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan,” lanjutnya.
Jumhur menjelaskan, perubahan tersebut perlu dilakukan secara simultan melalui langkah cepat yang responsif sekaligus pendidikan jangka panjang yang membentuk kesadaran kolektif.
Pihak Siaga Bumi
Dialog tersebut turut dihadiri Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup beserta jajaran staf khusus dan deputi. Sementara dari pihak Siaga Bumi, rombongan dipimpin Ketua Dewan Pengarah Prof. Din Syamsuddin.
Dalam kesempatan itu, Din memaparkan perjalanan Siaga Bumi yang berdiri sejak 2015 sebagai gerakan moral berbasis kolaborasi antarumat beragama. Gerakan tersebut melibatkan unsur Inter-Religious Council (IRC) Indonesia yang terdiri dari sejumlah organisasi keagamaan nasional serta dukungan kalangan akademisi.
Menurut Din, Siaga Bumi selama ini menjalankan sejumlah program konkret, salah satunya gerakan Eco Rumah Ibadah yang berfokus pada pengelolaan lingkungan di sekitar tempat ibadah, pengelolaan air berkelanjutan, serta manajemen sampah.
"Siaga Bumi telah bergerak melalui berbagai program konkret, salah satunya adalah gerakan Eco Rumah Ibadah. Program ini berfokus pada pengasrian fisik dan lingkungan di sekitar rumah-rumah ibadah, manajemen air yang berkelanjutan, serta manajemen sampah," ujarnya.
Keadilan Lingkungan
Gerakan tersebut juga disebut sejalan dengan seruan global mengenai keadilan lingkungan yang disampaikan Paus Leo XIV dalam pesan untuk Hari Doa Dunia untuk Penciptaan 2025 yang menekankan pentingnya aksi nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Merespons pemaparan tersebut, Jumhur menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi Siaga Bumi dan mengungkapkan bahwa Kementerian LH tengah menyiapkan agenda besar bertajuk Pertaubatan Nasional Ekologis.
Program tersebut, kata dia, akan diwujudkan melalui langkah konkret berskala besar, mulai dari reforestasi melalui penanaman 2 miliar pohon hingga pendataan ketat terhadap industri yang dinilai merusak lingkungan.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan perubahan budaya masyarakat, pemerintah berharap upaya pemulihan lingkungan dapat bergerak lebih cepat dan berkelanjutan.