Gubernur Lemhannas Minta Aparat Tindak Ormas Hambat Unvestasi
Indonesia membutuhkan iklim yang kondusif sebagai upaya membangun investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily meminta para aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan premanisme sehingga menghambat proses investasi di Tanah Air.
Sebab, menurut Ace, saat ini Indonesia membutuhkan iklim yang kondusif sebagai upaya membangun investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong dunia usaha agar dapat berjalan dengan baik.
"Karena itu upaya yang bisa menghalangi produktivitas ekonomi kita, termasuk dari kalangan ormas yang melakukan intimidasi terhadap upaya untuk membuka usaha, kami minta untuk ditindak tegas," tutur Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5), demikian dikutip Antara.
Aksi Premanisme
Ace tak menampik bahwa belakangan ini terdapat beberapa ormas yang melakukan tindakan premanisme.
Adapun aksi negatif yang dilakukan oleh oknum ormas baru-baru ini, salah satunya diinformasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, yang mengungkap bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme.
Kabar tersebut didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China, beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan dengan pemerintah RRC, ada pembahasan permasalahan terkait dengan premanisme itu.
Menurut Eddy, Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ormas dan premanisme agar jangan sampai investor datang ke Indonesia merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan.
"Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," kata Eddy melalui unggahan video di Instagram pribadinya, Minggu (20/4).
Ganggu Pembangunan Fasilitas Perusahaan Otomotif di Subang
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan gangguan ormas saat proses pembangunan fasilitas manufaktur perusahaan otomotif asal China, BYD di Subang, Jawa Barat sudah teratasi.
"BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi," ujar Wamenperin ditemui di Jakarta, Senin (28/4).
Wamenperin menyampaikan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan itu, sekaligus melakukan pengecekan, serta diharapkan perilaku organisasi masyarakat yang mengganggu aktivitas pembangunan pabrik di Tanah Air tidak terjadi lagi.
"Kita harapkan itu tidak terjadi lagi, kami sudah komunikasi," kata Faisol.