Gubernur Iqbal Lakukan Mutasi Pejabat NTB, 21 Kepala OPD Bergeser
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merombak jajaran birokrasinya dengan melakukan mutasi pejabat NTB, melibatkan 29 orang termasuk 21 kepala OPD, demi efektivitas pemerintahan.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada Jumat (09/1). Sebanyak 29 pejabat dilantik dan dimutasi, terdiri dari 21 pejabat eselon II dan delapan pejabat eselon III. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penataan birokrasi di provinsi tersebut, memastikan kinerja lebih optimal.
Keputusan mutasi pejabat NTB ini mencakup lima pejabat eselon II yang didemosi menjadi eselon III, menunjukkan adanya evaluasi ketat terhadap kinerja. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme aparatur sipil negara. Proses pelantikan berlangsung lancar, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan optimal tanpa hambatan.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa mutasi ini merupakan hasil evaluasi kinerja objektif selama lebih dari sepuluh bulan kepemimpinannya. Penataan jabatan ini selaras dengan visi pembangunan daerah dan pemerintah pusat. Tujuannya agar mesin pemerintahan dapat berlari mengejar target pembangunan NTB yang telah ditetapkan.
Rincian Mutasi dan Demosi Pejabat
Dalam mutasi ini, beberapa pejabat penting mengalami pergeseran posisi. Fathul Gani, yang sebelumnya menjabat Kasat Pol PP NTB, kini menempati posisi Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda NTB. Sementara itu, Aidy Furqan beralih dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Fathurrahman yang semula Asisten I Pemerintahan kini menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB.
Pergeseran juga terjadi pada posisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) NTB, di mana Yusron Hadi kini menjadi Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, dan posisinya digantikan oleh Ahsanul Khalik. Sadimin dipindahkan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Ahmad Mashuri dan Nunung Triningsih juga bertukar posisi, dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjadi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB, dan sebaliknya.
Beberapa nama lain yang turut dimutasi antara lain Ahmadi dari Kepala Pelaksana BPBD NTB menjadi Kepala Biro Organisasi Setda NTB, serta Wirawan Ahmad dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB. Baiq Nelly Yuniarti kini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, dan dr Lalu Herman Mahaputra dari Direktur Utama RSUD Provinsi NTB menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB. Jamaluddin Malady dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB.
Selain pergeseran posisi, lima pejabat eselon II juga mengalami demosi menjadi pejabat eselon III. Hal ini mencerminkan dampak dari perubahan Struktur, Organisasi, dan Tata Kelola (SOTK) di lingkungan Pemprov NTB. Pejabat yang didemosi tersebut antara lain:
- Najamuddin Amy, dari Kepala Biro Ekonomi menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
- Khairul Akbar, dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda menjadi Kepala Bidang Budidaya dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB.
- Subhan Hasan, dari Staf Ahli menjadi Kepala Bidang Daya Sosial di Dinsos NTB.
- Seorang Kepala Dinas Perindustrian NTB menjadi Kepala Bidang Deposit di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB.
Gubernur Iqbal: Evaluasi Kinerja dan Visi Pembangunan
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan konsekuensi dari perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Provinsi. "Alhamdulillah, pelantikan sudah lancar dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan SOTK sudah dilantik dan sejumlah eselon III yang mendesak untuk dilantik sudah dilantik, sehingga semua OPD bisa berjalan dengan baik, insya Allah," ujarnya kepada wartawan.
Iqbal menegaskan bahwa penataan jabatan ini adalah hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Penilaian dilakukan secara objektif, berlandaskan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan performa kerja. "Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja," tegas Iqbal.
Langkah ini diambil untuk memastikan birokrasi bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat. Gubernur menekankan pentingnya komitmen dari para pejabat yang baru dilantik untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Komitmen Peningkatan Kinerja Birokrasi
Seluruh pejabat yang dilantik oleh Gubernur NTB diwajibkan menandatangani kontrak kinerja. Kontrak ini akan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov NTB untuk menciptakan akuntabilitas dalam setiap posisi jabatan.
Penilaian kinerja yang transparan dan terukur diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Gubernur Iqbal menekankan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap pejabat menjalankan tugasnya dengan maksimal.
"Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan NTB," kata Gubernur Iqbal, menggarisbawahi urgensi percepatan pembangunan. Pernyataan ini menegaskan harapan besar Gubernur terhadap jajaran pejabatnya untuk bekerja keras demi kemajuan NTB.
Sumber: AntaraNews