Fakta Unik UHC Sumut: Berobat Gratis Cukup KTP, 172 RS dan Ratusan Faskes Kompak Sukseskan Program Ini

Komitmen Bersama untuk Layanan Kesehatan Optimal

Penerapan Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini bukan sekadar inisiatif biasa, melainkan realisasi dari janji Program Berobat Gratis pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan Surya. Dengan UHC, seluruh warga Sumut diharapkan dapat mengakses layanan medis tanpa beban finansial.

Kepala Dinkes Provinsi Sumut, Faisal Hasrimi, menegaskan bahwa kesuksesan UHC didukung penuh oleh berbagai pihak. "Kami bersama BPJS Kesehatan sudah membuat maklumat bersama 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik sukseskan UHC," ucap Faisal Hasrimi saat temu pers di Medan. Keterlibatan ratusan fasilitas kesehatan ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah dan penyedia layanan medis.

Kemudahan akses menjadi salah satu poin penting dalam program UHC Sumut. Masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan pertama hanya perlu membawa KTP Sumatera Utara. Prosedur administratif seperti fotokopi KTP tidak lagi diperlukan, karena tanggung jawab administrasi akan diambil alih oleh petugas faskes. "Jadi tidak ada lagi foto kopi KTP. Wajib diberikan pelayanan dulu, tanggung jawab administrasinya petugas faskes. Jadi masyarakat diberikan layanan prima," kata Faisal. Ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang cepat dan efisien.

Skema Pembiayaan dan Target UHC Sumut

Program UHC di Sumatera Utara telah menunjukkan progres yang signifikan, dengan cakupan mencapai 98,6 persen dari total penduduk. Angka ini mencerminkan upaya serius pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan jaminan kesehatan semesta. Komitmen ini diperkuat dengan skema pembiayaan yang jelas dan terencana untuk keberlanjutan program UHC.

Skema pembagian beban premi BPJS Kesehatan diatur secara proporsional. Saat ini, 33 kabupaten/kota se-Sumut menanggung 80 persen dari total premi, sementara Pemerintah Provinsi Sumut menanggung 20 persen sisanya. Namun, proporsi ini akan berubah secara bertahap selama lima tahun ke depan. Nantinya, Pemprov Sumut akan menanggung 30 persen, dan 33 kabupaten/kota se-Sumut akan menanggung 70 persen.

Faisal Hasrimi menjelaskan bahwa pembagian beban ini tidak tumpang tindih dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. "Beban pembayaran premi oleh pemprov dan pemkab/pemkot tidak menjadi pembayaran yang tumpang tindih dengan pemerintah pusat. Pusat sudah diatur untuk masyarakat mana saja, begitu pula pemprov dan pemkab/pemkot," jelasnya. Untuk mendukung UHC Sumut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut menganggarkan sekitar Rp297 miliar lebih untuk tahun 2025 dan Rp438,76 miliar lebih pada tahun 2026.

Edukasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program

Keberhasilan jangka panjang program UHC Sumut tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah dan fasilitas kesehatan, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Penting untuk menjaga kesatuan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri, terutama memastikan sekitar 80 persen keaktifan pembayaran iuran tetap terjaga. Hal ini krusial untuk menjaga stabilitas finansial program.

Faisal Hasrimi menekankan bahwa program ini bukan sekadar "UHC simbolis atau ecek-ecek". "Kita punya komitmen layanan benar-benar berjalan," tegasnya. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat mampu agar bersedia membayar iuran BPJS secara mandiri menjadi sangat penting. Partisipasi ini akan memperkuat ekosistem jaminan kesehatan nasional secara keseluruhan.

Dengan adanya maklumat bersama dan alokasi anggaran yang signifikan, Sumatera Utara menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan layanan kesehatan yang prima dan merata. Program UHC ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial masyarakat saat berobat, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan umum di provinsi tersebut. Komitmen berkelanjutan dari semua pihak akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini.

Sumber: AntaraNews