DPRD Jabar Soroti Ketimpangan Distribusi Program Makan Bergizi Gratis di Indramayu
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat menemukan sejumlah sekolah di Indramayu belum tersentuh Program Makan Bergizi Gratis, memunculkan kekhawatiran akan ketidakmerataan implementasi program nasional ini.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti adanya ketimpangan dalam distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Penemuan ini terjadi saat pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu, beberapa waktu lalu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan pemerataan program nasional.
Ono Surono mengungkapkan bahwa satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan empat sekolah setingkat TK/PAUD di Desa Jayalaksana belum tersentuh program tersebut. Padahal, Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan sejak tahun lalu dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Temuan ini mengindikasikan adanya celah dalam implementasi kebijakan penting ini.
Ketidakmerataan ini menjadi sinyal kuat bahwa distribusi program nasional belum optimal di daerah. DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya prinsip keadilan agar tujuan pemenuhan gizi siswa dapat tercapai secara merata. Tidak boleh ada sekolah yang merasa dianaktirikan dalam pelaksanaan program ini.
Fakta Ketimpangan Distribusi Program Makan Bergizi Gratis
Dalam kunjungan kerjanya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menemukan fakta mengejutkan terkait Program Makan Bergizi Gratis. Ia mendapati sejumlah lembaga pendidikan di pelosok Kabupaten Indramayu belum menerima manfaat dari program tersebut. Temuan ini mengemuka saat pengawasan di Kecamatan Kedokan Bunder.
Secara spesifik, Ono mencatat satu Madrasah Ibtidaiyah dan empat sekolah setingkat TK atau PAUD di Desa Jayalaksana, Indramayu, belum tersentuh MBG. Padahal, program ini telah digulirkan sejak tahun lalu dan mendapatkan dukungan anggaran yang signifikan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyaluran bantuan gizi.
Kondisi ini, menurut Ono, menjadi indikator jelas adanya ketidakmerataan dalam implementasi program nasional di tingkat daerah. Ia khawatir celah distribusi serupa juga terjadi di berbagai wilayah lain di Jawa Barat. Hal ini perlu perhatian serius agar tidak ada lagi sekolah yang terlewatkan dari program penting ini.
Komitmen DPRD Jabar untuk Pemerataan Program MBG
Menanggapi temuan tersebut, Ono Surono menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi prioritas utama dalam distribusi Program Makan Bergizi Gratis. Tujuannya adalah memastikan pemenuhan gizi siswa tercapai secara merata tanpa terkecuali. Setiap anak didik berhak mendapatkan akses yang sama terhadap program ini.
DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengidentifikasi akar masalah distribusi ini. Langkah awal akan melibatkan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah mencari solusi efektif untuk mengatasi sumbatan yang ada.
Koordinasi ini juga bertujuan untuk mendorong penetapan skala prioritas bagi wilayah yang selama ini terabaikan. DPRD Jabar akan memastikan bahwa sekolah-sekolah yang belum tersentuh Program Makan Bergizi Gratis segera mendapatkan perhatian. Langkah konkret diperlukan untuk menjamin pemerataan program di seluruh Jawa Barat.
Sumber: AntaraNews