DPR Kawal Penulisan Ulang Sejarah Lewat Tim Supervisi, Puan: Proses Harus Jelas dan Transparan

Puan ingin penulisan ulang sejarah harus dilakukan dengan penuh transparan dan akuntabilitas, tanpa menghilangkan jejak atau merugikan pihak manapun.

DPR RI membentuk tim supervisi untuk mengawal proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilaksanakan Kementerian Kebudayaan RI. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan proses tersebut harus dilakukan sejelas-jelasnya dan tidak mengaburkan fakta sejarah.

Terkait hal ini, Puan ingin penulisan ulang sejarah harus dilakukan dengan penuh transparan dan akuntabilitas, tanpa menghilangkan jejak atau merugikan pihak manapun.

"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," tutur Puan, di Gedung DPR, beberapa waktu lalu.

Pembentukan tim supervisi dibentuk DPR setelah muncul kontroversi, termasuk soal insiden pemerkosaan massal 1998 yang disebut tak terbukti oleh Menbud Fadli Zon.

"Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, ya apa betul? Karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah. Baik maupun buruk, adalah bagian dari perjalanan bangsa," tegas Puan.

Tim supervisi DPR akan terdiri dari anggota Komisi III dan Komisi X, serta bekerja secara profesional untuk memastikan tidak ada penghilangan atau penyesatan sejarah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, tim supervisi ditugaskan memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah," ungkap Dasco dalam keterangannya, Sabtu (5/7).

Puan pun juga mengingatkan pentingnya semangat Jas Merah (Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah) yang digaungkan Proklamator RI, Sukarno.

"Ya itu apapun kalimatnya, apapun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah. Jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," ujar Puan.

Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu berharap dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kemenbud RI tidak lagi menjadi polemik.

"Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan," tutupnya.