Dituding Gencar Bujuk Kader PDIP, Ini Respons PSI
Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus merespons tegas saat ditemui di Solo, Kamis (18/6/2026).
Partai Solidaritas Indonesia PSI menepis tudingan gencar merekrut kader dari PDIP dan partai lain. PSI menyebut keputusan seseorang berpindah partai adalah hak privat setiap individu.
Tudingan itu sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus pada Senin (15/6/2026). Deddy juga menyebut Presiden ke-7 RI Jokowi merekrut orang-orangnya di pemerintahan dan BUMN untuk masuk PSI.
Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus merespons tegas saat ditemui di Solo, Kamis (18/6/2026).
"PDIP ini partai gede masa yang begituan gak paham. Tolong disampaikan kalau memang lebih paham tolong kader PDIP yang ngomong itu suruh ketemu saya biar saya kasih paham," ujar Bestari.
Soal Tudingan Rekrut Pegawai BUMN
Saat disinggung terkait tudingan Jokowi merekrut pegawai BUMN, Bestari tidak menjawab secara tegas. Ia mengembalikan pada aturan keanggotaan parpol.
"Boleh nggak orang BUMN masuk ? Lihat saja syarat-syarat menjadi anggota partai politik. Bila mana itu dibolehkan kembali kepada hak privat untuk menjadi anggota parpol. Kalau ternyata tidak benar yang menyampaikan itu pembohongan," bebernya.
Mantan politisi Partai NasDem menegaskan, tidak ada larangan bagi warga negara, termasuk pegawai BUMN, untuk menjadi anggota partai politik selama memenuhi syarat yang berlaku.
Status Jokowi di PSI
Soal status Jokowi, Bestari memastikan Presiden ke-7 itu sudah lama menjadi bagian dari PSI.
"Pak Jokowi berjaket PSI sudah lama sudah lama banget yang waktu itu datang ke sini kalau gak salah Andi Budiman," kata dia.
Ia juga menyebut Jokowi telah menyatakan komitmennya di forum resmi partai.
"Kongres udah pakai kok. Haram hukumnya kalau di partai lain hukum nya haram ngomong begini di forum bebas. Saya akan mendukung full PSI saya akan bekerja keras untuk PSI," tutup Bestari.