Dinsos Kotim Perketat Antisipasi PMKS Selama Ramadhan Demi Kenyamanan Ibadah
Dinas Sosial Kotawaringin Timur (Kotim) meningkatkan kewaspadaan terhadap gelandangan, pengemis, dan modus orang terlantar atau PMKS menjelang Ramadhan, guna menjaga ketertiban umum dan kenyamanan beribadah.
Dinas Sosial (Dinsos) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengambil langkah antisipasi serius terhadap potensi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) serta modus orang terlantar selama bulan suci Ramadhan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah tanpa gangguan.
Kepala Dinsos Kotim, Hawianan, di Sampit menjelaskan bahwa menjaga stabilitas harga barang dan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi prioritas. Namun, kenyamanan beribadah juga tak kalah penting, terutama terkait dengan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang sering muncul.
Langkah proaktif ini bertujuan untuk menekan dampak kompleks yang kerap ditimbulkan oleh PMKS, khususnya saat Ramadhan, di mana fenomena eksploitasi kedermawanan masyarakat cenderung meningkat. Dinsos Kotim bertekad menjaga marwah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang tepat sasaran.
Peningkatan Mobilitas dan Modus PMKS di Kotim
Mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah Kotim, baik melalui jalur darat, udara, maupun laut, kerap menjadi pemicu migrasi kelompok PMKS ke daerah tersebut. Fenomena ini membawa dampak cukup kompleks bagi stabilitas sosial dan pelayanan publik, terutama saat Ramadhan.
Hawianan menyoroti adanya modus baru di mana warga sengaja menelantarkan diri untuk mendapatkan bantuan, yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Situasi ini menuntut Dinsos untuk tetap responsif, karena jika tidak dilayani, dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Eksploitasi sifat kedermawanan masyarakat selama bulan puasa menjadi perhatian utama. PMKS kerap memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan, sehingga perlu pengawasan ketat untuk mencegah praktik yang merugikan.
Kolaborasi Lintas Sektoral dan Pengawasan Ketat
Untuk mengantisipasi permasalahan ini, Dinsos Kotim terus memperkuat kerja sama lintas sektoral dengan berbagai pihak. Kolaborasi melibatkan Satpol PP, Kepolisian, TNI, hingga otoritas pelabuhan, yang dinilai krusial dalam mempercepat proses evakuasi dan penertiban di lapangan.
Dinsos Kotim juga menerapkan asesmen ketat terhadap setiap laporan yang masuk terkait PMKS. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau modus yang merugikan pemerintah daerah, pihak dinas siap mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.
Pengawasan ditingkatkan di titik-titik krusial seperti Pelabuhan Sampit, dengan harapan pihak pelabuhan dapat aktif memfasilitasi penanganan masalah sosial di area kerja mereka. Sinergi ini diharapkan dapat menekan potensi gangguan kenyamanan selama Ramadhan dan memastikan penanganan cepat bagi warga yang memerlukan.
Sumber: AntaraNews