Deputi II KSP: Anak PMI di Malaysia Harus Dapat Hak Akses Pendidikan yang Setara
Abetnego mengungkapkan saat ini ada sekitar 21.000 anak PMI di kota Kinabalu, Malaysia
Abetnego mengungkapkan saat ini ada sekitar 21.000 anak PMI di kota Kinabalu, Malaysia
Deputi II KSP: Anak PMI di Malaysia Harus Dapat Hak Akses Pendidikan yang Setara
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menegaskan anak–anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia harus mendapatkan hak akses pendidikan yang sama dengan anak-anak didik di Indonesia.
Ia pun menekankan pentingnya peningkatan penyediaan sarana prasarana yang layak dan guru yang profesional.
"Anak-anak pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia mayoritas terbanyak di Sabah. Mereka harus mendapatkan hak akses pendidikan sebagaimana anak didik kita di Indonesia,"
kata Abetnego, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (21/12).
merdeka.com
Sebelumnya, Abetnego bersama sejumlah Tenaga Ahli Kedeputian II Kantor Staf Presiden, dan perwakilan dari Kemendikbudristek, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) Sabah, Malaysia, pada 18 – 20 Desember 2023. Kunjungan lapangan ini untuk mengecek langsung layanan pendidikan bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Abetnego mengungkapkan saat ini ada sekitar 21.000 anak PMI di kota Kinabalu, Malaysia, telah mengenyam pendidikan di ratusan Community Learning Center (CLC) untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
CLC di Sabah menginduk ke SIKK yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak PMI.
Dari pengamatannya, sambung Abetnego, kondisi sarana prasarana sebagian besar CLC yang ada di wilayah Sabah masih jauh dari memadai. Hal ini terlihat dari kondisi meja kursi yang rusak, minimnya buku dan bahan bacaan, hingga kurangnya sarana prasarana pendukung pembelajaran digital.
Ia menilai inisiatif masyarakat dan orang tua dari anak-anak PMI untuk membangun dan mengelola CLC perlu didorong dengan bantuan dukungan dari pemerintah pusat.
"Semangat anak-anak untuk bersekolah harus disambut dengan penyediaan sarpras yang layak dan guru yang profesional," ujar Abetnego.
Abetnego menuturkan pemenuhan hak akses pendidikan bagi anak-anak PMI tidak hanya berhenti pada saat mereka berada di Malaysia.
Pemerintah juga telah menyiapkan program untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan bagi anak-anak PMI saat sudah kembali ke Indonesia.
Salah satu upayanya adalah melalui program beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).
"Ini menjadi upaya pemerintah untuk membangun ketertarikan anak-anak kembali ke Indonesia bersama para orang tua," kata Abetnego.