Demo Ricuh di Pati, DPR Minta Mendagri Segera Turun Tangan
DPR telah menggelar rapat bersama Mendagri membahas perkembangan situasi di Pati.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya telah meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera turun tangan menyikapi demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8).
“Sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memitigasi agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8).
Dasco menuturkan, DPR telah menggelar rapat bersama Mendagri membahas perkembangan situasi di Pati dan sejumlah daerah lain yang berpotensi menghadapi gejolak serupa, terutama terkait kebijakan kenaikan pajak.
“Kami evaluasi beberapa kebijakan daerah yang kemungkinan memiliki pola sama,” ujarnya.
Aksi Ricuh di Depan Pendopo Pati
Ribuan warga memadati Alun-Alun Kota Pati pada Rabu siang untuk memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Massa bergerak menuju pintu masuk Pendopo Kabupaten, menuntut Bupati Sudewo bertemu langsung dengan warga.
Ketegangan memuncak ketika permintaan tersebut tak kunjung dipenuhi. Lemparan botol, batu, dan berbagai benda mulai diarahkan ke aparat keamanan.
Situasi semakin panas saat Sudewo akhirnya datang dengan mobil taktis Brimob. Begitu turun, ia langsung disambut hujan lemparan dari kerumunan.
Dalam pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap dan berperisai, Sudewo hanya menyampaikan permintaan maaf singkat dan berjanji akan memperbaiki kinerjanya ke depan.
Pernyataan tersebut tak banyak meredam kemarahan warga yang merasa kecewa dengan kepemimpinannya.
Sebelas Orang Diamankan
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menyebutkan, pihaknya telah mengamankan 11 orang yang diduga sebagai provokator kericuhan. Mereka kini diperiksa di Polresta Pati.
“Identitasnya masih didalami, sementara ini yang bersangkutan sedang dalam proses pendataan dan pemeriksaan,” kata Artanto.
Aksi ini dipicu pernyataan Sudewo sebelumnya yang menantang warga untuk menggelar demonstrasi jika menolak kenaikan PBB-P2.
Tantangan itu memicu solidaritas warga, yang kemudian menggalang dana untuk memobilisasi massa.
Tekanan publik yang terus menguat membuat Sudewo akhirnya bersedia menurunkan tarif PBB-P2, meski langkah itu terlanjur memicu gelombang protes besar.