Dedi Mulyadi Sebut Hutan di Jabar Tinggal 20 Persen, Siapkan Program Perbaikan Bertahap Libatkan Warga
Pemerintah provinsi Jawa Barat pun kini tengah berupaya mengatasi kondisi itu dengan melibatkan warga.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap bahwa luas kawasan hutan yang masih berperan sebagai fungsinya tinggal tersisa 20 persen. Adapun sisanya mengalami kerusakan.
"Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak," ucap Dedi, dalam rilis resminya, Selasa (2/12).
Pemerintah provinsi Jawa Barat pun kini tengah berupaya mengatasi perbaikan atas temuan tersebut secara bertahap. Salah satunya lewat program yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Pada praktiknya, Dedi berencana melibatkan warga dalam pengelolaan hutan di Jawa Barat. Ia berjanji menyiapkan insentif Rp50 per hari bagi mereka yang terlibat menanam dan merawat pohon hingga kokoh dan kuat.
"Kita tanamin pohonnya perpaduan pohon hutan yang tidak bisa ditebang dan pohon produktif, seperti pete, jengkol, nangka sehingga masyarakat dalam jangka panjang mendapat hasilnya," dia.
Luas Hutan yang Turun Drastis, Perbesar Potensi Bencana
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengungkap luas tutupan hutan di Jawa Barat telah berkurang signifikan selama dua tahun terakhir. Dari total kawasan sekitar seluas 792.616 hektar, telah berkurang sebanyak 43 persen.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang menilai, krisis yang terjadi pun dikhawatirkan memperbesar potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang hingga longsor seperti yang belakangan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Banjir bandang, longsor, tanah amblas serta fenomena bencana alam lainnya bukan semata-mata pemicunya intensitas hujan yang tinggi, atau biasa sering dikatakan sebagai bencana hidrometeorologi," ucap Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang dalam keterangannya, dikutip Selasa (2/12).
Manambah daftar bencana ekologis
Menurutnya, penurunan area tutupan hutan berlangsung seiring masifnya pembukaan lahan buat kepentingan tambang, pengembangan properti, kawasan wisata, hingga proyek strategis nasional. Di sisi lain, Ia memperingatkan bahwa penyusutan tutupan hutan akan terus menambah daftar bencana ekologis jika pembenahan tak kunjung dilakukan secara serius.
Ia pun mendesak agar pemerintah memperketat aktivitas di kawasan hutan dan memperkuat penegakan hukum.
"Pemerintah penting dan harus menjalankan rencana mitigasi dengan serius, upaya mitigasi ini bisa dimulai dengan langkah pengetatan kegiatan-kegiatan yang berada di kawasan hutan, area yang memiliki fungsi penting (Resapan air), melakukan identifikasi di kabupaten dan kota yang memiliki kerentanan bencana yang tinggi sehingga data itu bisa menjadi acuan membuat kontjensi," tutur dia.