Debat Sengit: PBNU Dukung, MUI Tolak Inisiatif Board of Peace Palestina
Inisiatif Indonesia untuk bergabung dalam forum Board of Peace Palestina memicu perdebatan di kalangan organisasi keagamaan, dengan PBNU mendukung langkah tersebut demi kemanusiaan, sementara MUI menolaknya karena dianggap tidak berpihak pada Palestina da
Wacana keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace untuk Palestina tengah menjadi sorotan publik dan memicu perbedaan pandangan di antara organisasi keagamaan besar di Tanah Air. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, menegaskan pentingnya inisiatif ini sebagai langkah krusial dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina. Menurutnya, Indonesia tidak boleh berpangku tangan dan harus aktif terlibat dalam upaya perdamaian global.
Pandangan berbeda justru datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali, bahkan menarik diri, dari keterlibatan dalam Board of Peace. MUI menilai forum tersebut tidak berpihak kepada Palestina dan berpotensi melanggengkan bentuk neokolonialisme. Perdebatan ini menyoroti kompleksitas diplomasi internasional dan sensitivitas isu Palestina di mata masyarakat Indonesia.
Perbedaan sikap ini menunjukkan adanya dua perspektif utama mengenai cara terbaik Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Satu sisi melihat forum internasional sebagai satu-satunya platform yang tersedia untuk konsolidasi upaya perdamaian, sementara sisi lain mengkhawatirkan implikasi negatif dari partisipasi dalam inisiatif yang dianggap tidak adil.
PBNU Dukung Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Palestina
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menekankan bahwa inisiatif Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace merupakan langkah yang sangat krusial demi membantu bangsa Palestina. Gus Yahya berpendapat bahwa keberadaan Indonesia tidak boleh pasif dalam inisiatif global semacam ini. Ia melihat keikutsertaan Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kepentingan kemanusiaan di Palestina.
Meskipun mengakui adanya perbedaan pandangan dari beberapa elemen masyarakat terkait inisiatif internasional ini, Gus Yahya menyatakan bahwa saat ini belum ada alternatif platform lain yang efektif untuk mengonsolidasikan upaya perdamaian Palestina secara global. Baginya, Board of Peace adalah satu-satunya wadah yang muncul untuk menggalang dukungan internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus mengambil peran aktif dan tidak berdiam diri.
Gus Yahya juga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam upaya tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dukungan murni terhadap bangsa Palestina. Ia membantah adanya motif lain di balik partisipasi Indonesia. “Keikutsertaan Indonesia tentu saja untuk membantu bangsa Palestina, bukan untuk kepentingan yang lain,” ujarnya.
MUI Minta Indonesia Tarik Diri dari Board of Peace Palestina
Berlawanan dengan PBNU, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara terbuka meminta Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, bahkan menyarankan opsi untuk menarik diri dari forum tersebut. Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menganggap keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace sebagai langkah yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina. Ia secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan forum tersebut.
Senada dengan Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menilai Board of Peace sebagai bentuk nyata dari neokolonialisme. MUI berpandangan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, serta kejahatan dan pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional.
Sudarnoto Abdul Hakim juga menegaskan sikap MUI yang menolak “perdamaian semu” yang diatur oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, karena tidak berbasis pada keadilan. MUI menilai setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.
Sumber: AntaraNews