Datangi Bareskrim, KMPHI Tagih Kepastian Proses Hukum Skandal Korupsi Payment Gateway
Ketua KMPHI, Faisal J Ngabalin berharap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat memberikan atensi untuk menyelesaikan skandal korupsi payment gateway.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) mendatangi kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/6). Mereka mempertanyakan proses hukum skandal korupsi payment gateway.
Ketua KMPHI, Faisal J Ngabalin berharap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat memberikan atensi untuk menyelesaikan skandal korupsi payment gateway. Dia meminta, Polri juga dapat segera menahan tersangka pada momentum hari bhayangkara yang jatuh tanggal 1 Juli 2025 nanti.
“Sesuai dengan momentum hari Bhayangkara, yang dilaksanakan pada tanggal 1 nanti, kami berharap agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa mengatensikan perkara Payment Gateway, dan juga dan bisa menyelesaikan perkara Payment gateway dan kemudian tersangka segera dilakukan penahanan,” kata dia.
Lebih lanjut, Faisal J Ngabalin mengatakan, mangkraknya penanganan skandal korupsi payment gateway merupakan bentuk ketidakseriusan dari penyidik kepolisian.
“Lebih jauh lagi muncul dugaan tebang pilih diskriminatif dalam skandal korupsi payment gateway,” tegas dia.
Faisal mengingatkan , bahwa kerugian negara dalam skandal korupsi payment gateway sudah sangat jelas yakni Rp32,09 miliar.
“Oleh itu kami KMPHI masih berkomitmen mengawal kasus ini hingga adanya klarifikasi dari institusi penegak hukum dalam hal ini Polri sebagai institusi yang menangani kasus skandal korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Hukum KMPHI Abd Rahmatullah Rorano Abubakar mengatakan, kedatangan pihaknya ke Bareskrim Polri bertujuan untuk membuka Informasi tentang perkembangan skandal korupsi payment gateway.
“Dimulai sejak 2015 lalu, ini menjadi pertanyaan kami semua, kenapa Sehingga kasus ini menjadi terkatung-katung. oleh sebab itu kami berharap Mabes Polri melakukan tindakan, salah satunya bagian dari penegakan hukum, menuntaskan kasus ini,” tegas dia.
Dia mengungkapkan, dalam kedatanganya tersebut, KMPHI juga telah melayangkan surat kepada Bareskrim Polri terkait kepastian penyelesaian skandal kasus korupsi payment gateway.
“Agar citra polri dalam penegakan hukum jangan sampai terciderai dari hal-hal seperti ini. Sekali lagi kami meminta kepada Kapolri untuk segera menuntaskan kasus ini,” pungkasnya.