Data MBG Dikebut, BGN Sinkronkan Penerima dari Ibu Hamil sampai Santri
Langkah ini dilakukan dengan melibatkan empat kementerian sebagai wali data (walidata) guna memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran dan terukur.
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempercepat penyelarasan data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difokuskan pada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri.
Langkah ini dilakukan dengan melibatkan empat kementerian sebagai wali data (walidata) guna memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran dan terukur.
Menurut Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, integrasi data menjadi kebutuhan mendesak karena selama ini data penerima manfaat tersebar di berbagai kementerian sesuai kewenangannya masing-masing.
"Data penerima manfaat semakin valid ya karena data penerima manfaat ini terdiri dari tiga walidata. Penerima manfaat peserta didik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, PKBM itu walidatanya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah,” kata Sony usai rapat koordinasi penyelarasan data di Gedung BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).
“Kemudian madrasah-madrasah dan pondok pesantren wali datanya adalah Kementerian Agama. Kemudian balita, ibu hamil, dan ibu menyusui wali datanya Kemen-BKKBN dan Kementerian Kesehatan,” lanjutnya.
Skema
Ia menyampaikan, dalam skema ini BGN tidak mengambil alih kewenangan kementerian sebagai pemilik data, melainkan bertindak sebagai pengguna (user) yang membutuhkan satu basis data terintegrasi.
“BGN di dalam pelaksanaan program MBG memerlukan data yang terintegrasi pada satu tabel. Oleh karena itu kami duduk bersama untuk mengintegrasikan data tersebut tanpa, ya, jadi BGN tidak mengintervensi tugas para wali data, kami adalah user atau pengguna data,” jelas Sony.
Menurut dia, penyatuan data lintas kementerian ini menjadi kunci agar seluruh pihak memiliki rujukan angka yang sama terkait jumlah penerima manfaat maupun capaian distribusi di lapangan.
“Nanti seluruh kementerian juga memiliki data yang sama ya, para penerima manfaat yang di mana kementerian tersebut menjadi wali data memiliki data yang sama,” ucapnya.
Penyelarasan
Dia menyebut, dalam tahap awal penyelarasan, BGN juga telah membuka akses validasi data yang dapat digunakan oleh berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.
“Dengan data yang dibangun semuanya bisa mengakses, berbagai level bisa mengakses. Kami di BGN, Kementerian Agama, kemudian Kemendikdasmen, Kemen-BKKBN, Kementerian Kesehatan bisa mengakses data tersebut ya,” kata Sony.
Tak hanya kementerian, akses terhadap data penerima juga diperluas hingga level operasional di daerah untuk mempercepat proses verifikasi data penerima manfaat.
“Sekarang untuk sementara validasi data kami membangun percepatan, dan para kepala desa, camat, kemudian bupati, para kepala dinas, para kepala sekolah, kepala Posyandu bisa mengakses URL validasidatapm.bgn.go.id. Silakan nanti dicek sekolah saya sudah terdata atau belum,” ujarnya.
Sony berujar bahwa langkah ini menjadi fase awal sebelum integrasi penuh dilakukan melalui sistem digital terpadu berbasis Application Programming Interface (API).
“Kita akan membangun juga namanya API ya, Application Programming Interface yang menggabungkan, yang mengintegrasikan data dari berbagai walidata,” tutur Sony.
Selain menyelaraskan data penerima manfaat, BGN juga menggunakan basis data terbaru untuk memetakan wilayah prioritas penyaluran MBG, khususnya bagi kelompok rentan.
Identifikasi
Sony mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 81 kabupaten/kota rawan pangan, 273 wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta 304 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi.
“Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG khususnya distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405,” kata dia.
Sebanyak 405 kabupaten/kota tersebut akan menjadi fokus utama dalam distribusi program, dengan prioritas pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.
“Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan khusus yang 405 kabupaten kota ini kita utamakan ya kelompok yang rawan pangan, penduduk miskin dan prevalensi stunting tinggi,” kata Sony.