Dampak Ekonomi Pengawasan BPOM Capai Rp50,8 Triliun, Raih Pengakuan Global
Pengawasan obat dan makanan oleh BPOM sepanjang 2025 mencatatkan dampak ekonomi fantastis hingga Rp50,8 triliun, sekaligus membawa Indonesia meraih status WHO Listed Authority (WLA). Simak detail kontribusi BPOM terhadap ekonomi nasional dan perlindungan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat capaian signifikan sepanjang tahun 2025. Pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM berhasil menciptakan dampak ekonomi senilai sedikitnya Rp50,8 triliun. Angka ini menunjukkan kontribusi nyata BPOM terhadap perekonomian nasional.
Selain itu, kinerja BPOM juga mengantarkan Indonesia pada pengakuan global. Indonesia berhasil meraih status WHO Listed Authority (WLA), sebuah pencapaian penting di kancah internasional. Capaian tersebut diumumkan oleh Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam konferensi pers di Jakarta.
Taruna Ikrar menjelaskan bahwa nilai ekonomi tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pengawasan. Selain itu, nilai keekonomian juga didapat dari temuan hasil pengawasan, penindakan, serta patroli siber yang gencar dilakukan oleh BPOM.
Kontribusi BPOM Terhadap Ekonomi Nasional dan Perlindungan Masyarakat
Pengawasan yang kuat terhadap obat dan makanan memiliki peran ganda. Selain melindungi kesehatan masyarakat dari produk berbahaya, pengawasan ini juga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Dampak ekonomi yang mencapai puluhan triliun rupiah menjadi bukti nyata dari peran tersebut.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa kinerja BPOM tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan. Lebih dari itu, BPOM juga turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terwujud melalui berbagai upaya pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Nilai ekonomi yang dihasilkan BPOM berasal dari berbagai sektor. PNBP jasa pengawasan menjadi salah satu sumber utama. Selain itu, upaya penindakan terhadap produk ilegal juga berhasil mencegah kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan masyarakat.
Pengawasan Komprehensif dari Hulu ke Hilir dan Pengakuan Internasional
Sepanjang tahun 2025, BPOM menjalankan pengawasan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pada tahap pra-pasar (pre-market), BPOM menerbitkan 6.653 sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP). Sebanyak 201.687 nomor izin edar obat dan makanan juga berhasil diterbitkan.
Terobosan penting lainnya adalah penerbitan izin edar obat generik pertama dan obat inovatif. Termasuk di dalamnya adalah obat untuk terapi kanker. Proses ini dilakukan melalui percepatan registrasi berbasis mekanisme reliance, menunjukkan efisiensi dan adaptasi BPOM.
Kepercayaan internasional terhadap sistem pengawasan BPOM juga semakin menguat. Otoritas Amerika Serikat mempercayakan BPOM sebagai Certifying Entity. Kepercayaan ini terkait ekspor rempah bebas kontaminasi Cesium-137, dengan nilai ekspor mencapai sekitar Rp50,9 miliar sepanjang 2025. Capaian ini memperluas peluang ekspor produk nasional ke pasar global.
Pada tahap pasca-pasar (post-market), BPOM melakukan inspeksi terhadap ribuan sarana produksi dan distribusi. Puluhan ribu sampel obat dan makanan juga telah diuji secara ketat. Hasilnya, BPOM menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan lebih dari 1.000 izin edar untuk memastikan produk yang beredar aman dan bermutu.
Patroli Siber dan Capaian Strategis WHO Listed Authority
Di tengah pesatnya perdagangan daring, BPOM mengintensifkan patroli siber. Sepanjang tahun 2025, ratusan ribu tautan penjualan online produk ilegal berhasil ditindak. Upaya ini berpotensi mencegah kerugian ekonomi hingga Rp49,82 triliun.
Patroli siber ini juga melindungi jutaan warga dari produk berbahaya yang beredar secara daring. Langkah proaktif BPOM menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan konsumen di era digital. Pencegahan kerugian ekonomi ini merupakan bagian signifikan dari dampak ekonomi keseluruhan.
Puncak capaian strategis BPOM ditandai dengan diraihnya status WHO Listed Authority (WLA). Status ini menjadikan BPOM sebagai otoritas regulatori negara berkembang pertama yang memperoleh pengakuan tersebut. Pengakuan ini memperkuat reputasi Indonesia di tingkat global dan mempercepat akses obat inovatif di dalam negeri.
Komitmen BPOM Menuju Indonesia Emas 2045
Menyongsong tahun 2026, BPOM berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan berbasis risiko. Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial akan dioptimalkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.
BPOM juga akan memperluas dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan ini penting untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar keamanan dan kualitas. Serta dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
Selain itu, BPOM mendukung penuh program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM Taruna Ikrar optimistis sinergi lintas sektor akan semakin memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Semua upaya ini diarahkan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Sumber: AntaraNews