Daftar Tunggu Haji di Sulsel Mencapai 48 Tahun, Bagaimana Solusinya?
Marwan mengaku Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama akan mencarikan solusi untuk mengurangi daftar tunggu haji di Sulsel.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengaku prihatin waiting list atau daftar tunggu haji di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bantaeng yang mencapai 48 tahun. Hal tersebut disampaikan saat Sosialisi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Aula Kanwil Kemenag Sulsel.
"Sulsel ini merupakan bagian terpenting bagi urusan haji. Kami prihatin dengan waiting list yang begitu lama di Bantaeng," ujarnya, Sabtu (8/2).
Marwan mengaku Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama akan mencarikan solusi untuk mengurangi daftar tunggu haji di Sulsel. Meski demikian, salah satu cara tercepat untuk mengurangi daftar tunggu yakni menambah kuota untuk Sulsel.
"Ini akan kita carikan solusinya. Nanti akan bertambah jatahnya Sulsel, tapi yang lama waiting listnya yang dapat banyak, bukan dibagi rata,” kata dia.
Selain daftar tunggu haji, Marwan juga mempertanyakan kesanggupan Asrama Haji Sudiang Makassar untuk menampung 5 kloter jemaah haji setiap harinya. Alasannya, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebesar 30 ribu jemaah.
"Kalau ada tambahan 30 ribu jemaah, Asrama Haji Makassar sanggup tidak 5 kloter per hari, berani tidak terima," tanya Marwan.
Marwan mengaku, Asrama Sudiang Makassar masuk kategori A di Indonesia. Bahkan, Asrama Haji Sudiang lebih bagus daripada Asrama Haji Sukolilo Surabaya.
"Asrama hajinya Makassar kategori A di Indonesia, bahkan lebih baik dari Surabaya. Surabaya saya kunjungi mereka tidak sanggup lebih dari 4 kloter," kata Marwan Dasopang.
Rencana Tambahan Kuota 30.000 Jemaah
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku penambahan kuota sebanyak 20.000 hingga 30.000 dimungkinkan, bilamana dalam pelaksanaan haji musim tahun ini berhasil menggeser 50.000 jemaah dari Mina ke hotel melalui Tanazul.
"Paling menantang buat kita adalah melaksakan Murur dan Tanazul. Tahun lalu kita mengakui Murur itu sukses. Tanazul ini yang menjadi prioritas. Sebanyak 50.000 jemaah akan kita pindahkan dari Mina ke hotel. Jika ini terjadi, kita memiliki kekuatan moral untuk meminta tambahan kuota ke pemerintah Saudi, paling tidak 20.000 hingga 30.000 jemaah," beber Marwan.
Namun Murur dan Tanazul ini bukan tanpa kendala, lanjut Marwan, karena menurutnya terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah murur tanpa mabid itu kena Dam atau tidak, dan jika dikenakan Dam, lalu siapa yang akan membayarkan.
"InsyaAllah sepulang dari kunjungan kami ke tanah suci, akan segera kita sampaikan bagaimana kesepakatan dengan Arab Saudi mengenai 50 ribu jemaah tanazul ini. Kalau keputusannya sudah pasti, nanti juga akan ketahuan Sulsel dapat berapa," tuturnya.
Masalah Lain yang Ditemukan
Problem lain yang paling berat pada pemberangkatan jemaah haji tahun 2025, adalah maskapai penerbangan. Marwan mengungkapkan pemerintah Arab Saudi meminta separuh jemaah haji Indonesia akan diangkut menggunakan Saudi Airlines.
"Problem kita yang berat adalah pesawat. Separuh dari jemaah kita diangkut maskapai Saudia dan mereka tidak mau turunkan harga. Separuh jemaah lainya dengan Garuda. Lion juga masuk. Lion ini menjadi faktor penekan harga," kata dia.
Marwan pun menyinggung soal kegelisahannya terkait pembahasan revisi UU haji dan UU keuangan haji. Meski demikian, Marwan berharap pelayanan haji harus semakin baik.
"Ini tidak sekadar melayani jemaah berangkat sampai pulang. Pertanyaannya siapa yang akan melaksanakan. Kemenag atau Badan Haji. Belum lagi dibingungkan dengan pemisahan SDM dan Infrastruktur. Apakah nanti masih ada nama Kemenag di UU haji. Ini kami minta masukan. Kita akan lakukan harmonisasi untuk pemisahan," ucapnya.
Persiapan Penyelenggaraan Haji
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid menyampaiakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Kanwil Kementerian Agama Sulsel. Ali Yafid, mengatakan Sulsel mendapat kuota sebesar 7.272 orang dengan rincian, jemaah 6.833 orang, prioritas lansia 364 orang, Pembimbing KBIHU 18 orang, dan Petugas Haji Daerah 57 orang. Adapun jumlah waiting list Jemaah Haji Sulawesi Selatan per 6 Februari 2025 sebanyak 249.951 orang.
"Kabupaten dengan masa tunggu paling lama adalah Kabupaten Bantaeng 49 tahun dan Sidrap 47 tahun. Sementara paling singkat adalah Kabupaten Luwu 24 tahun dan Enrekang 25 tahun," kata dia.
Untuk pelunasan Bipih, sambung Ali Yafid, jemaah haji masih menunggu Keputusan Presiden tentang BPIH dan KMA dan Kepdirjen tentang petunjuk teknis pelunasan. Sementara penyelesaian dokumen Jemaah haji berupa penyelesaian paspor dan perekaman data biometrik Jemaah Haji masih terus berjalan.
"Jumlah paspor yang telah diselesaikan proses MRTD sebanyak 5.958 (82%) yang merupakan progress tercepat urutan ke-3 dari seluruh provinsi se Indonesia. Sementara pemeriksaan kesehatan dalam rangka Istithaah kesehatan bagi Jemaah Haji sudah dilakukan di 24 kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan masing-masing," terangnya.
Jumlah jemaah haji yang sudah melakukan pemeriksaan Kesehatan, sebut Ali Yafid, sebanyak 5.438 orang (75,56 persen).
"Dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sebanyak 3.175 orang (44,12 persen) dan yang sementara proses pemeriksaan lanjutan sebanyak 2.263 orang," ucapnya.