Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, 3 Pimpinan DPRD jadi Pemberi Suap

Dari total 21 orang yang terlibat dalam kasus korupsi dana hibah, empat di antaranya ditetapkan sebagai penerima suap.

Sebanyak 21 orang ditetapkan tersangka kasus pengelolaan dana hibah Jatim oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, seyogyanya dana hibah tersebut ditujukan untuk kelompok masyarakat yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2019 hingga 2022.

"Dari 21 orang, empat di antaranya adalah pihak penerima, yaitu KUS yang menjabat sebagai Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, AS sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024, AI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024, serta BGS yang merupakan staf AS," jelas Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (2/10).

Seperti yang dilaporkan oleh Antara, Asep juga mengungkapkan bahwa 17 tersangka lainnya berperan sebagai pihak pemberi. Di antara mereka terdapat MHD yang merupakan anggota DPRD Jatim periode 2019-2024, FA yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang untuk periode yang sama, dan JJ sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo. Selain itu, terdapat juga AH, AA, dan AM yang berasal dari kalangan swasta di Sampang, serta MM yang merupakan pihak swasta di Probolinggo dan kini menjabat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2024-2029.

Ada juga AR dan WK yang merupakan pihak swasta dari Kabupaten Tulungagung, serta SUK yang adalah mantan Kepala Desa dari daerah yang sama. RWR dan MS juga tercatat sebagai pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, MF dan AY berasal dari Kabupaten Pasuruan, AJ dari Kabupaten Sumenep, HAS yang kini menjadi anggota DPRD Jatim 2024-2029 dari Kabupaten Gresik, serta JPP yang merupakan pihak swasta dari Kabupaten Blitar.