Cara Kementerian PPPA Kolaborasi Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Data Kekerasan Seksual

Hasil SPHPN mendapati satu dari empat perempuan usia 15 – 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan dan/atau selain pasangan selama hidupnya. Sedangkan dari hasil SNPHAR, diperkirakan sekitar 11,5 juta atau 50,78% anak usia 13-17 tahun, pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. 

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) 2024 juga menunjukkan angka kekerasan yang dilaporkan hanya merupakan puncak gunung es dari permasalahan yang ada. 

“Untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan aman bagi perempuan dan anak, Kemen PPPA menetapkan tiga program prioritas, yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045, peningkatan pelayanan publik melalui call center SAPA 129, serta penguatan data perempuan dan anak berbasis desa. Ketiga program memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar berjalan secara optimal,” kata Menteri PPPA. 

Kerja sama dengan BCA untuk meningkatkan layanan SAPA 129, sehingga dapat memberikan akses lebih luas kepada masyarakat. Kerja sama dengan Polri diharapkan dapat mempercepat proses hukum, memberikan efek jera bagi pelaku, serta mencegah kekerasan di masa depan. Sedangkan kerja sama dengan Peradi bertujuan memperkuat kapasitas dan penyediaan bantuan hukum yang profesional dan mudah diakses. 

“Nota Kesepahaman merupakan awal dari langkah nyata dalam kerja sama lintas sektor untuk melindungi perempuan dan anak di Indonesia. Komitmen ini harus diikuti dengan aksi konkret dan berkelanjutan. Saya mengajak semua pihak untuk terus memperkuat sinergi dan memastikan bahwa kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih ramah perempuan dan peduli anak," pungkas Menteri PPPA. 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengatakan, kerja sama merupakan kelanjutan dari upaya yang telah berjalan sebelumnya, termasuk pembentukan Direktorat TPPPA & TPPO di kepolisian tahun lalu. 

Penguatan Peran Perempuan

Kolaborasi ini tidak hanya menegaskan komitmen negara melindungi perempuan dan anak, tetapi juga menunjukkan semangat gotong royong Polri, Peradi, dan sektor privat dalam memberikan solusi nyata. Ia mengapresiasi dukungan semua pihak, termasuk Polri yang sebelumnya mengadakan acara 'Berani Bicara, Selamatkan Sesama' yang selaras dengan tujuan kerja sama hari ini.

Sedangkan dengan belajar dari sistem pelayanan BCA serta menggandeng Peradi, diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Pada akhirnya, kolaborasi menciptakan perempuan yang berdaya, keluarga yang bahagia, serta membangun generasi emas Indonesia sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden. 

Sementara itu, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menegaskan BCA akan berkontribusi meningkatkan kapasitas SDM SAPA 129, mengembangkan sistem respons dan IT, serta quality control layanan. BCA juga akan membantu sosialisasi dan promosi SAPA 129, agar lebih modern, mudah diakses, dan mampu memberikan solusi cepat. 

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyampaikan Polri dan Kemen PPPA telah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 7 Oktober 2024.

Ia menegaskan kerja sama bertujuan mendukung program Asta Cita ke-4 Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, terkait penguatan peran perempuan dan pemuda. 

Kesetaraan Gender dan Disabilitas

Selain itu, PKS ini juga berkontribusi dalam program prioritas ke-10 yang berfokus pada kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

“Kolaborasi diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan serta memastikan keadilan ditegakkan secara optimal,” katanya. 

Sekretaris Jenderal DPN Pereadi Hermansyah Dulaimi juga menegaskan kesiapan organisasi advokat Indonesia untuk bersinergi. Peradi berkomitmen menyiapkan tenaga profesional yang dibutuhkan guna memperkuat perlindungan perempuan dan anak. 

Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan advokat dalam memastikan akses hukum yang lebih baik bagi kelompok rentan serta sebagai bagian dari implementasi program prioritas Presiden, khususnya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak. 

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Prita Laura menekankan pentingnya kolaborasi pelaksanaan program prioritas Presiden, khususnya poin ke-10 mengenai penguatan perlindungan perempuan dan anak. 

Kabinet Merah Putih menjadikan kolaborasi sebagai nafas utama dalam mengelola negara, tidak hanya antar kementerian dan lembaga, tetapi juga dengan berbagai elemen bangsa. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan perlindungan yang lebih kuat dan efektif bagi perempuan serta anak di Indonesia. 

“Kolaborasi ini tidak hanya memastikan negara hadir dalam melindungi hak-hak mereka, tetapi juga menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa turut serta dalam menciptakan perlindungan yang lebih kuat bagi anak dan perempuan Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Mari kita duduk bersama dan berperan aktif dalam upaya ini,” ujar Prita.