Cara Anies, Prabowo, Ganjar agar Industri Ponsel dan Teknologi Indonesia Bisa Mandiri

Calon Wakil Presiden Anies Baswedan akan menerapkan langkah kolaboratif dalam kemandirian industri manufaktur teknologi dan informasi. Pernyataan ini sebagai respons dari pertanyaan panelis Indonesia masih dibanjiri impor ponsel sebesar Rp30 triliun, sementara jika membangun pabrik ponsel dalam negeri tidak lebih dari setengah triliun.

Anies menjelaskan, kolaborasi yang dimaksud dapat dilakukan dengan memprioritaskan tiga hal yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan inovasi dengan cara mendatangkan pakar, dan reformasi birokrasi.

"Garis besar untuk bangun kegiatan praktis maka pendekatannya kolaboratif negara berikan ekosistem yang sehat, panggil pelaku yang selama ini terlibat sampaikan ada kebutuhan pabrik ponsel tanya apa yang dibutuhkan," ujar Anies dalam debat kelima Capres yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/3).

Selain itu, Anies mengatakan untuk kemandirian manufaktur ponsel, dan industri teknologi informasi tidak hanya dibebankan kepada perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta yang memang berkapasitas bergerak di bidang tersebut.

Sementara Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto mengatakan kemandirian manufaktur ponsel dan industri teknologi informasi tergantung kepada political will. Baginya, jika memang ada kebutuhan untuk membangun pabrik ponsel, maka kewajiban negara membangun pabrik ponsel.

"Saya selalu solutif dan tindakan kalau memang (kebutuhan membangun pabrik ponsel) setengah triliun ya bangun itu pabrik segera," ucap Prabowo.

Prabowo menekankan agar Indonesia berdaulat dalam industri ponsel dan teknologi informasi juga harus ditopang dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, dia menyampaikan janji akan memberikan beasiswa bagi 10.000 lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang andal pada ilmu eksak.

"Kita rebut teknologi, yang penting kehendak politik ya bangun itu pabrik," ucap Prabowo.

Sementara Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah dapat secara leluasa menugaskan perusahaan yang berkapasitas membangun ponsel ataupun yang andal dalam industri teknologi informasi.

"Kita punya industri ini, swasta untuk gadget di Semarang kalau itu masuk ke e-catalogue kita bisa tugaskan ke perusahaan kalau tidak salah 1 komputer seharga maksimum Rp1 juta, jadi ini kita bisa lakukan," ungkapnya.