Cakupan Kesehatan Semesta Sulawesi Barat Capai 100 Persen, Gubernur Ungkap Kinerja Makro Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat berhasil mencapai 100 persen Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) pada Triwulan III 2025, sebuah capaian signifikan di tengah upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah.
Implementasi program Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai angka 100 persen hingga Triwulan III tahun 2025. Target program UHC untuk 43.335 jiwa di Sulbar kini sepenuhnya terpenuhi, menandai kemajuan signifikan dalam layanan kesehatan.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengumumkan pencapaian penting ini dalam rapat pimpinan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat tersebut membahas capaian kinerja makro pembangunan daerah sepanjang tahun 2025.
Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh warganya. Selain UHC, berbagai indikator pembangunan lain juga menunjukkan progres positif.
Capaian Indikator Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah
Selain sukses dalam Cakupan Kesehatan Semesta Sulawesi Barat, Provinsi Sulbar juga menunjukkan progres positif pada indikator kesejahteraan lainnya. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 10,41 persen pada Triwulan III 2025, mendekati target 10,42 persen. Angka ini menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.
Meskipun demikian, tingkat pengangguran masih berada di angka 2,81 persen, sedikit di atas target 2,51 persen. Gubernur optimistis target kemiskinan dapat tercapai dan pengangguran terus menurun. Jumlah angkatan kerja di Sulbar mencapai 778,38 ribu orang, dengan tingkat partisipasi 71,40 persen.
Pertumbuhan ekonomi Sulbar pada Triwulan III 2025 mencapai 5,83 persen, menempatkan provinsi ini dalam lima besar nasional. Angka ini sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang berkisar 4,6 hingga 5,6 persen. Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat pada triwulan berikutnya.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Dukungan Sektor Produktif
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat masih di angka 71,16, di bawah rata-rata nasional 75,9. Kabupaten Majene memiliki kontribusi IPM tertinggi sebesar 73,25, diikuti Mamuju 71,86, dan Pasangkayu 71,04. Peningkatan IPM menjadi fokus berkelanjutan bagi pemerintah daerah.
Dalam sektor pembangunan ekonomi rakyat, Pemprov Sulbar menyalurkan berbagai bantuan. Bantuan ini meliputi 1.870 ekor bibit kambing dan 120.770 batang bibit durian. Selain itu, ada juga 1.204.760 batang benih kakao dan 200.000 bibit kopi.
Pemerintah juga menyediakan 47.290 botol pupuk organik serta bantuan UMKM kepada 329 kelompok. Program perlindungan sosial juga digalakkan dengan menyalurkan asuransi kepada 14.000 nelayan dan padat karya infrastruktur yang menyerap 2.136 tenaga kerja.
Inisiatif Sosial, Pendidikan, dan Infrastruktur
Pemprov Sulbar menunjukkan kepedulian sosial melalui rehabilitasi delapan rumah korban bencana. Bantuan listrik hemat disalurkan kepada 171 rumah tangga sasaran. Sebanyak 3.482 kepala keluarga miskin ekstrem juga menerima bantuan tunai.
Di bidang pendidikan, pemerintah provinsi memberikan 750 paket perlengkapan peserta didik. Peningkatan kompetensi diberikan kepada 46 guru. Program beasiswa juga menjadi prioritas, dengan 1.055 beasiswa untuk siswa SMA/SMK/SLB, 537 beasiswa pendidikan tinggi, dan 286 beasiswa bagi ASN.
Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur turut menjadi fokus utama, termasuk peningkatan jaringan irigasi di tiga daerah. Rekonstruksi jalan sepanjang 20,71 kilometer dan pembangunan jalan 7,109 kilometer telah dilaksanakan. Dua unit jembatan baru juga dibangun untuk konektivitas yang lebih baik.
Rekonstruksi jembatan Labuang Rano dan rehabilitasi jembatan di Desa Ahu Kecamatan Tapalang Barat juga dilakukan. Rekonstruksi tanggul banjir di Desa Tapandullu Kabupaten Mamuju turut menjadi bagian dari upaya ini. Semua inisiatif ini mendukung kemajuan Cakupan Kesehatan Semesta Sulawesi Barat secara tidak langsung.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi
Dalam penguatan tata kelola pemerintahan, Pemprov Sulbar menerapkan standar baru seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. Wawancara terbuka dilakukan untuk 12 jabatan, menunjukkan transparansi. Kolaborasi antar-pemerintah daerah juga diperkuat melalui pelaksanaan retreat pertama di Kawasan Indonesia Timur.
Profiling terhadap 455 ASN telah dilaksanakan, bersamaan dengan penerapan kebijakan TPP yang komunal dan berkeadilan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi aparatur sipil negara.
Percepatan program Sulbar bebas blank spot di 90 titik menjadi bukti komitmen terhadap digitalisasi. Inisiatif ini mendukung akses informasi dan komunikasi yang lebih baik bagi masyarakat. Semua langkah ini berkontribusi pada lingkungan yang mendukung Cakupan Kesehatan Semesta Sulawesi Barat.
Sumber: AntaraNews