Burhanuddin Muhtadi Sentil Jual Beli Suara hingga Politik Uang saat Pemilu

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Sidang Senat Terbuka, Rabu (29/11).

Burhanuddin dikukuhkan bersama 6 guru besar bidang sosial humaniora lainnya oleh Rektor Prof. Asep Saepudin Jahar.

Burhanuddin memberikan orasi ilmiah yang bertema 'Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi', ia menyentil tentang politik uang di negara demokrasi saat pemilihan umum (pemilu) berlangsung.

"Saya mengulas dinamika jual beli suara di Indonesia dan menginvestigasi secara menyeluruh," katanya.

"Pertanyaannya, seberapa banyak praktik politik uang di Indonesia dan seberapa efektif?" tanya Burhanuddin (29/11).

Berdasarkan riset yang dilakukan Burhanuddin, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 terlibat politik uang.

Atas temuan itu, Indonesia pun menjadi negara dengan tingkat politik uang tertinggi ketiga di dunia, di bawah Uganda dan Benin.

Menurut Burhanuddin, pemilih yang menjadi simpatisan menjadi target politik uang.

Jumlahnya mencapai 15 persen dari total pemilih, sedangkan 85 persen lainnya adalah massa mengambang atau yang dikenal sebagai swing voters.

"Mereka enggan membidik pemilih mengambang karena menganggap menerima uang, tapi soal memilih, tidak bisa diandalkan," jelas Burhanuddin.

Burhanuddin mengakui strategi pembelian suara hanya memengaruhi pilihan 10 persen pemilih. Kendati demikian, menurutnya ini lebih dari cukup bagi banyak kandidat untuk mencetak kemenangan dalam kontestasi pemilu.

"Kandidat butuh segelintir suara. Angka 10 persen bisa menjadi faktor penentu kmanngan. Rata-rata margin kemenangan untuk mengalahkan rivalnya hanya 1,6 persen. Jadi, (10 persen) bisa membuat perbedaan caleg yang menang dan yang kalah," ujarnya.

Disamping itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, meyakini kebenaran atas apa yang dipaparkan Burhanuddin. Ujungnya, penelitian jual beli suara sudah lama dilakukannya bahkan menjadi topik disertasi.

"Saya kira tadi pidato ilmiahnya penting sekali untuk kita cermati, kita garis bawahi, dan kita dalami karena sebetulnya ini peringatan buat kita semua. Kalau kita ingin membangun demokrasi yang sesungguhnya, PR kita masih banyak," pungkas Lestari (29/11).

"Ini PR buat kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi semua pihak untuk mulai memikirkan bagaimana jalan terbaik, bisa menyelesaikan masalah ini," sambung Rerie, sapaan politikus Partai NasDem itu.