Bukan Langsung Universitas, Ternyata Ini Alasan STIH Manokwari Usul Perubahan Status Jadi Institut
STIH Manokwari mengusulkan perubahan status menjadi institut untuk memperluas mandat akademik dan menyesuaikan kebutuhan daerah, bukan langsung universitas. Apa saja persiapannya?
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari mengambil langkah strategis dengan mengusulkan perubahan status kelembagaan menjadi institut. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum di Provinsi Papua Barat serta memperluas cakupan akademik yang selama ini hanya berfokus pada bidang ilmu hukum.
Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma, menjelaskan bahwa proses verifikasi untuk melengkapi persyaratan sedang berlangsung. Perubahan status ini diharapkan dapat melahirkan lulusan yang lebih profesional, berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di Papua Barat.
Transformasi ini juga didasari oleh keinginan untuk tidak langsung menjadi universitas, melainkan melalui tahapan yang terencana. Pihak kampus optimis bahwa perubahan status ini dapat keluar pada akhir tahun dan mulai beroperasi sebagai institut pada awal tahun depan, membawa dampak positif bagi pendidikan di wilayah tersebut.
Memperluas Mandat Akademik dan Program Studi Baru
Usulan perubahan status STIH Manokwari menjadi institut didorong oleh keinginan kuat untuk memperluas mandat akademik. Selama ini, institusi tersebut hanya berfokus pada program studi S1 dan S2 Hukum.
Dengan status baru, STIH Manokwari berencana membuka program studi non-hukum yang relevan dengan kebutuhan daerah. Program studi baru yang akan dihadirkan adalah S1 Ilmu Pemerintahan dan S1 Manajemen Teknologi.
Penambahan program studi ini dilakukan dengan mempertimbangkan saran dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Filep Wamafma menegaskan, “Kami tidak mau buka program studi baru yang hanya formalitas, tapi bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.”
Langkah ini menunjukkan komitmen STIH Manokwari untuk tidak hanya meningkatkan kualitas internal, tetapi juga relevansi dengan pembangunan regional.
Kesiapan Sumber Daya Dosen dan Infrastruktur Pendukung
Untuk mendukung perubahan status menjadi institut, STIH Manokwari telah mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur secara matang. Saat ini, program S1 Hukum didukung oleh 35 dosen tetap, sementara S2 Hukum memiliki enam dosen bergelar doktor dan lima profesor, ditambah dosen eksternal kerja sama.
Pihak kampus juga telah mengirimkan sejumlah dosen untuk menyelesaikan pendidikan S2. Dosen-dosen ini nantinya akan menjadi tenaga pengajar pada program studi baru, yaitu S1 Ilmu Pemerintahan dan S1 Manajemen Teknologi.
“Dosen rekayasa teknologi dan ilmu pemerintahan bulan depan wisuda. Sumber daya pengajar sudah siap,” ujar Filep Wamafma, menegaskan kesiapan SDM pengajar.
Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung operasional kampus juga sedang diselesaikan, termasuk laboratorium komputer. Kesiapan ini menjadi kunci untuk memastikan kelancaran operasional dan kualitas pendidikan di institut yang baru.
Optimisme Transformasi dan Harapan Dukungan Pemerintah
STIH Manokwari menunjukkan optimisme tinggi terhadap terealisasinya perubahan status kelembagaan ini. Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma, menyatakan, “Kami optimis akhir tahun perubahan status sudah keluar, dan awal tahun depan mulai beroperasi. Kami tidak mau langsung jadi universitas.”
Pendekatan bertahap ini dipilih untuk memastikan transformasi yang solid dan berkelanjutan, menghasilkan lulusan yang benar-benar siap menghadapi tantangan pembangunan di Papua Barat. Transformasi ini juga diharapkan dapat melahirkan lulusan yang profesional dan berdaya saing tinggi.
Pihak kampus juga berharap pemerintah daerah dapat merealisasikan komitmennya dalam mendukung pembiayaan pengembangan lembaga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di Papua Barat. Filep Wamafma menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan sumber daya manusia. “Investasi pada sektor pendidikan itu sangat penting. Perguruan tinggi, terutama swasta perlu dukungan pemerintah daerah,” tambahnya.
Sumber: AntaraNews