Bontang Deklarasikan Zona Badan Publik Informatif, Wali Kota Neni Tegaskan Transparansi Jadi Pilar Pemerintahan Modern
Menurut Neni, sejumlah penghargaan besar yang diraih Bontang menjadi bukti bahwa reformasi berjalan di jalur yang tepat.
Pemerintah Kota Bontang kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Pada Malam Penganugerahan PPID dan KIM Tahun 2025, Rabu (26/11/2025) malam, Pemkot Bontang secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Zona Badan Publik Informatif. Deklarasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan era digital.
Acara yang berlangsung di Auditorium Taman 3 Dimensi itu dipimpin langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah pondasi penting untuk menghadirkan pemerintah yang modern dan berorientasi pada layanan publik.
"Transparansi bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Di bawah kepemimpinan kami bersama Wakil Wali Kota Agus Haris, Kota Bontang sedang bergerak cepat melakukan transformasi digital dan keterbukaan informasi sebagai fondasi menuju Smart City yang melayani secara presisi," ujar Neni.
Deklarasi Zona Badan Publik Informatif tidak muncul begitu saja. Selama dua tahun terakhir, Pemkot Bontang terus memperkuat kualitas informasi, mempercepat digitalisasi layanan, dan memperluas akses publik terhadap data pemerintahan. Upaya tersebut mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.
Menurut Neni, sejumlah penghargaan besar yang diraih Bontang menjadi bukti bahwa reformasi berjalan di jalur yang tepat. Salah satunya adalah Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2025, yang menempatkan Bontang sebagai salah satu kota dengan inovasi dan tata kelola digital terbaik.
Selain itu, Pemkot Bontang juga mencatat prestasi melalui predikat "AA" (Istimewa) pada Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 dengan skor 98,60 dari Kementerian Hukum RI. Penilaian ini menunjukkan bahwa produk hukum daerah, termasuk keterbukaan informasinya, telah memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi.
Di hadapan peserta yang hadir, Wali Kota Neni memaparkan sejumlah capaian yang mengukuhkan Bontang sebagai kota yang informatif. Salah satunya adalah penerbitan 2.489 Nomor Induk Berusaha (NIB) sepanjang 2025 melalui sistem perizinan digital. Transformasi ini memangkas antrean manual dan memungkinkan proses perizinan berlangsung lebih cepat, transparan, dan dapat dilacak oleh pemohon.
Tidak hanya itu, Pemkot Bontang juga memperluas digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui TP2DD. Langkah tersebut membantu meningkatkan transparansi keuangan, sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan.
Program lain yang menjadi sorotan adalah distribusi 79 unit laptop untuk posyandu, yang bertujuan mempercepat pencatatan data kesehatan balita dan ibu hamil. Dengan sistem digital, data dapat dipantau lebih akurat dan terbuka untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Inilah gambaran nyata Badan Publik Informatif, pemerintah yang hadir melayani dengan data yang terbuka, cepat, dan mudah diakses," kata Neni.
Bontang raih juara 1 keterbukaan informasi publik
Selain pengakuan nasional, Kota Bontang juga meraih Juara 1 Lomba Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Pencapaian ini menegaskan bahwa upaya transparansi yang dilakukan berjalan konsisten mulai dari tingkat perangkat daerah hingga unit layanan masyarakat.
Neni menyampaikan apresiasi secara khusus kepada PPID Utama, PPID Pelaksana, dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Menurutnya, mereka adalah ujung tombak penyebaran informasi resmi pemerintah sekaligus garda terdepan menangkal hoaks dan disinformasi.
"Penghargaan ini adalah wujud apresiasi kami kepada seluruh perangkat daerah dan komunitas yang berkomitmen menjaga hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar. Semoga menjadi pemicu lahirnya inovasi baru dalam pelayanan publik," tuturnya.
Menuju pemerintahan modern yang berbasis data
Menutup deklarasi tersebut, Wali Kota Neni mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga energi positif menuju pemerintahan yang lebih terbuka. Menurut Neni, jangan biarkan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi pembangunan. Sampaikan progres kota ini dengan bahasa yang mudah dipahami dan melalui saluran yang mudah dijangkau. Mari kita wujudkan Bontang yang tidak hanya maju infrastrukturnya, tetapi juga cerdas dan transparan pemerintahannya," ucapnya.
Dengan deklarasi Zona Badan Publik Informatif, Bontang menegaskan posisinya sebagai salah satu kota dengan praktik keterbukaan informasi terbaik di Indonesia, sekaligus menandai langkah penting menuju pemerintahan modern yang berbasis data, teknologi, dan partisipasi publik.