BNPB: Klaster Nasional Percepat Penanganan Darurat Bencana di Sumatra
BNPB menegaskan pemerintah tidak beroperasi sendirian dalam menangani situasi darurat akibat banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa pemerintah tidak beroperasi sendirian dalam menangani situasi darurat bencana banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa terdapat kerja sama pentaheliks yang tergabung dalam klaster nasional.
"Klaster nasional merupakan wadah multipihak untuk melakukan koordinasi dan mobilisasi sumber daya di sejumlah sektor yang dibutuhkan dalam fase penanggulangan bencana," kata Abdul dalam siaran pers yang dirilis pada Minggu (14/12/2025).
Abdul menambahkan bahwa dalam menghadapi bencana di ketiga provinsi tersebut, lima klaster nasional telah aktif beroperasi di tengah masyarakat yang terdampak. Ia meyakini bahwa klaster nasional ini dapat mempercepat penanganan darurat, karena terdiri dari berbagai lembaga, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat yang memiliki keahlian serta sumber daya yang diperlukan.
"Lima klaster nasional ini aktif dan bekerja di lapangan, yaitu klaster pencarian dan pertolongan, klaster logistik, klaster kesehatan, klaster pengungsian dan perlindungan, serta klaster pendidikan," jelas Abdul.
Abdul juga memberikan contoh konkret, di mana klaster logistik berfungsi untuk memastikan manajemen logistik berjalan dengan baik. Salah satu langkah yang diambil adalah pengaktifan gudang di Pos Gudang Nasional Klaster Logistik yang terletak di Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan lembaga usaha.
"Di Sumatera Utara, klaster ini bekerja sama dengan Centre for Disaster Risk Management and Community Development Studies Universitas HKBP untuk mendistribusikan bantuan kepada 200 warga yang terdampak pada Jumat lalu, 12 Desember 2025," imbuhnya.
Bantuan pendidikan
Abdul menjelaskan bahwa kolaborasi nyata dalam klaster kesehatan mencakup beberapa sub-klaster, seperti MDMC yang telah memberikan manfaat kepada 421 individu di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Langkat, Agam, dan Tapanuli Selatan.
"Klaster ini, yang dikoordinasikan oleh Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, juga telah bekerja sama dengan mitra dari organisasi non-pemerintah di tiga provinsi," ungkapnya.
Di sisi lain, Abdul juga menyampaikan bahwa klaster pendidikan yang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah siap memberikan bantuan pendidikan. Bantuan tersebut meliputi 10.200 paket sekolah, 131 tenda darurat, 400 family kit, serta 50.000 buku teks dan non-teks.
Selain itu, kegiatan psikososial telah diselenggarakan untuk anak-anak yang terdampak bencana, dengan kontribusi dari Wahana Visi Indonesia, UGM, Universitas Syah Kuala, dan Yayasan Plan Indonesia.
Untuk klaster pengungsian dan perlindungan, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, termasuk fokus pada sub-klaster hunian, perlindungan anak, WASH (air minum dan penyehatan lingkungan), perlindungan lansia, serta kelompok berisiko tinggi, dan dukungan psikososial. Dukungan klaster tersebut diorganisir secara terkoordinasi dengan Pospenas, Pos Terpadu (Pos Pendamping Provinsi), dan posko yang ada di kabupaten serta kota yang terdampak di tiga provinsi. Dengan cara ini, dukungan sumber daya klaster diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk membantu pemerintah daerah.
Jumlah korban tewas mencapai lebih dari 1.000 jiwa
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.006 jiwa. Data ini merupakan akumulasi hingga Sabtu, 13 Desember 2025, dengan rincian 414 orang di Aceh, 349 orang di Sumatera Utara, dan 242 orang di Sumatera Barat.
"Untuk data hilang kini menjadi 217 nama dari 226 nama. Data kebencanaan tersebut ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Dinamika data tersebut karena ada validasi dan identifikasi di lapangan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, di Jakarta, seperti yang dikutip dari Antara pada Minggu, 14 Desember 2025.
Di sisi lain, jumlah pengungsi akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh mengalami penurunan, dari 817 ribu orang menjadi 586 ribu orang. Penurunan ini disebabkan oleh kembalinya sebagian pengungsi ke rumah mereka.
"Jumlah pengungsi di Aceh terus berkurang. Per Jumat, 12 Desember, sebanyak 817 ribu dan hari ini, Sabtu, 13 Desember, menjadi sebanyak 586 ribu," ungkap Abdul Muhari. Secara keseluruhan, jumlah pengungsi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berkurang dari 884 ribu menjadi 654 ribu orang.
Mengenai distribusi logistik, Abdul Muhari menjelaskan bahwa BNPB bersama pihak terkait lainnya terus mengoptimalkan penyaluran logistik kepada korban bencana pada fase tanggap darurat kedua.
"Distribusi logistik pada hari ini ada 16 pengiriman via udara dengan berat 11,3 ton, dua pengiriman melalui darat seberat tiga ton, serta menggunakan kapal dengan lima pengiriman sebanyak 47,4 ton," katanya. Pemulihan jembatan yang putus akibat banjir juga terus dipercepat untuk mendukung penyaluran bantuan melalui jalur darat.
"Pemulihan beberapa jembatan putus, terutama di lintas timur Aceh, terus dipacu. Jika semua jembatan selesai, maka penyaluran bantuan ke wilayah bencana bisa lebih optimal," tutup Abdul Muhari.