AP-KI, Wadah 9 Jaringan OMS Terbesar, Serukan Hentikan Kekerasan dan Utamakan Dialog Demi Indonesia Damai
Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) mendesak seluruh elemen bangsa untuk Hentikan Kekerasan dan mengutamakan dialog, menyusul insiden demonstrasi yang memakan korban jiwa. Apa seruan lengkapnya?
Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) secara tegas menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk segera Hentikan Kekerasan dan mengutamakan langkah dialog dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda negeri. Seruan ini disampaikan oleh Sekretariat AP-KI Kaimuddin di Jakarta, Kamis, sebagai respons atas keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial politik yang memanas.
Kaimuddin menekankan pentingnya menahan diri bagi semua pihak, mengingat keselamatan setiap nyawa adalah hukum tertinggi yang harus dihormati. AP-KI, sebagai wadah komunikasi dan pergerakan organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk menjaga ruang publik tetap kondusif dan merawat solidaritas kemanusiaan.
Inisiatif ini muncul di tengah keprihatinan AP-KI terhadap kesenjangan penanganan krisis kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan sejak dibentuk pada tahun 2021. Organisasi ini beranggotakan sembilan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) terbesar di Indonesia, mencakup lebih dari 2.000 organisasi di berbagai pelosok tanah air, menunjukkan jangkauan dan representasi yang luas.
Seruan AP-KI untuk Kedamaian Nasional
AP-KI secara konsisten menyerukan agar semua pihak dapat Hentikan Kekerasan dan kembali ke jalur dialog yang konstruktif. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa kemanusiaan harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun demi terwujudnya masa depan Indonesia yang damai dan bermartabat.
Kaimuddin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melindungi ruang publik dari potensi konflik. Dengan merawat solidaritas, diharapkan setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, bukan dengan cara-cara represif atau kekerasan yang merugikan semua pihak.
Seruan ini menjadi sangat relevan mengingat kondisi terkini yang menunjukkan peningkatan eskalasi konflik. AP-KI berharap inisiatif dialog dapat menjadi solusi efektif untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan antar elemen bangsa.
Tuntutan AP-KI kepada Pemerintah dan Aparat Keamanan
Anggota AP-KI dari Humanitarian Forum Indonesia, Muhammad Ali Yusuf, menyampaikan tuntutan spesifik kepada pemerintah dan DPR/MPR RI. Ia mendesak agar suara rakyat didengar dan ruang dialog yang tulus dibuka, karena akar masalah seringkali melampaui kebuntuan komunikasi dan perasaan tidak didengar oleh masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk mengusut tuntas setiap tindak kekerasan secara transparan, demi memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkikis. Transparansi dalam penegakan hukum dianggap krusial untuk memastikan keadilan dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
Untuk aparat keamanan, AP-KI menyarankan pendekatan yang persuasif dan tanpa kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Tugas utama aparat adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan bertindak represif. Penting juga untuk memastikan akses bagi tenaga medis dan kemanusiaan, di mana ambulans dan tenaga medis harus diberi akses prioritas oleh seluruh pihak untuk mengevakuasi dan menolong korban, tanpa memandang afiliasi.
Peran Organisasi Masyarakat Sipil dan Publik
Puji Pujiono, Anggota AP-KI dari SEJAJAR, menyerukan kepada sejawat organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk segera merapatkan barisan. Ia meminta OMS mengaktifkan protokol kedaruratan dengan membentuk tim respon darurat yang fokus pada aspek kemanusiaan, bukan politik.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dan dukungan kemanusiaan dapat tersalurkan secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. Kolaborasi antar OMS diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan krisis dan memberikan dampak positif yang lebih besar.
Kepada publik dan massa, AP-KI meminta agar dalam menyampaikan aspirasi dilakukan dengan damai dan bertanggung jawab. Demonstrasi adalah hak, namun harus dilaksanakan tanpa menimbulkan kerugian atau kekerasan. Menjaga ketertiban dan keamanan publik adalah tanggung jawab bersama.
Latar Belakang Krisis dan Dampaknya
Seruan AP-KI ini tidak terlepas dari peristiwa demonstrasi besar yang mengguncang Indonesia pada akhir Agustus 2025. Demonstrasi tersebut dipicu oleh isu tunjangan "fantastis" anggota DPR dan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas. Aksi damai di Jakarta, yang melibatkan pelajar, mahasiswa, buruh, dan ojek daring, sayangnya berubah menjadi rusuh.
Insiden tersebut terjadi ketika aparat bertindak keras, yang berujung pada insiden tragis kematian pengemudi daring bernama Affan Kurniawan. Data dari Komnas HAM mencatat setidaknya 10 orang tewas, serta ribuan lainnya ditangkap dan mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Peristiwa ini menyoroti urgensi untuk Hentikan Kekerasan dan mencari solusi damai.
Pemerintah merespons dengan mencabut tunjangan DPR, membatalkan kunjungan luar negeri, dan menegur aparat. Namun, kritik terkait kebebasan sipil dan praktik represif aparat tetap bergema. Situasi ini menunjukkan bahwa dialog dan transparansi adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan dan Hentikan Kekerasan di masa depan.
Sumber: AntaraNews