470.000 KPM Baru Bansos Mulai Terima Bantuan Sosial Triwulan II 2026
Kementerian Sosial mengumumkan lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru bansos akan menerima bantuan pada triwulan kedua 2026, hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Sebanyak lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru mulai menerima bantuan sosial pada triwulan kedua tahun 2026. Penyaluran ini merupakan hasil dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berkelanjutan.
KPM baru ini belum pernah mendapatkan bantuan pada triwulan pertama, sehingga penyaluran kali ini menjadi angin segar bagi mereka. Pengumuman ini disampaikan Mensos Saifullah Yusuf dalam rapat tingkat menteri yang berlangsung di Jakarta pada hari Sabtu.
Penyaluran bantuan sosial ini berpedoman pada DTSEN yang terus diperbarui secara berkala. Proses pemutakhiran data dilakukan melalui kolaborasi erat antara Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah daerah.
Akurasi Data Melalui Pemutakhiran DTSEN
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pedoman utama. Data ini menjadi dasar krusial dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Proses pemutakhiran DTSEN melibatkan kerja sama lintas sektor yang solid. Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah menjadi mitra strategis Kemensos dalam menjaga validitas informasi. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan data dan memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh mereka yang berhak.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa tingkat kemiskinan per September 2025 berada di angka 8,25 persen. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga mencapai 0,78 persen. Data ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan membuahkan hasil.
Peran Teknologi dan Operator Desa dalam Penyaluran Bansos
Penyaluran bantuan sosial kepada KPM baru bansos tidak lepas dari peran teknologi dan sumber daya manusia di lapangan. Mensos Saifullah Yusuf menyoroti pentingnya teknologi dan operator data di tingkat akar rumput untuk menjaga akurasi data kemiskinan. Inovasi ini menjadi kunci efektivitas program bantuan sosial.
Saat ini, Indonesia telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Para operator ini bekerja menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG). Sistem ini telah terintegrasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota, Dinas Sosial provinsi, Kemensos, dan DTSEN yang dikelola BPS.
Melalui SIK-NG, pemerintah dapat mengukur usulan serta memantau perkembangan sosial ekonomi setiap KPM secara real-time. Keberadaan operator desa juga sangat membantu masyarakat yang memerlukan aktivasi atau pembaruan data dengan cepat dan mudah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada warga.
Hingga triwulan kedua 2026, jumlah penduduk yang teregistrasi dalam DTSEN mencapai 289 juta orang. Data ini telah direkonsiliasi dengan data kependudukan dari Dukcapil.
Sumber: AntaraNews