Wagub Djarot ajak istana, DKI & pengembang reklamasi duduk bareng

"Mari duduk bersama untuk evaluasi total. Kita menghitung dampaknya," kata Djarot.

2016-07-04 15:32:00

Reklamasi Teluk Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengimbau, pemerintah pusat dapat mengajak Pemprov DKI dan para pengembang pulau reklamasi teluk Jakarta untuk duduk bersama. Langkah ini diambil untuk menghindari gugatan hukum terhadap kompensasi yang telah dilakukan para pengembang reklamasi.

Mengingat, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengeluarkan keputusan untuk menghentikan pembangunan Reklamasi Pulau G. Rekomendasi tersebut setelah beberapa kementerian dan pihak terkait yang tergabung dalam tim komite gabungan reklamasi Teluk Jakarta melakukan rapat terkait keberadaan reklamasi Pulau G.

Djarot mengatakan, pembicaraan semua pihak ini agar mendapat suatu solusi yang disepakati bersama. "Tentunya ada solusi bersama untuk menata reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta," kata Djarot di Jakarta, Senin (4/7).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, rekomendasi dari tim Komite Reklamasi Teluk Jakarta menjadi momentum untuk mengevaluasi secara total keberadaan pulau-pulau reklamasi tersebut. Sehingga dapat mencapai satu kesepahaman bagaimana pengerukan laut tersebut dilakukan.

"Mari duduk bersama untuk evaluasi total. Kita menghitung dampaknya, mulai dampak lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan daya bebannya ke DKI. Jadi ini harus dijadikan momentum untuk duduk bersama. Terutama masalah aturan yang dianggap tumpang tindih. Marilah kita duduk bersama. Termasuk juga para pengembangnya diajak duduk bersama," ungkapnya.

Djarot menilai, rencana gugatan yang akan dilayangkan oleh PT Agung Podomoro Land kepada Pemprov DKI Jakarta dapat diselesaikan secara damai. Sebab, mereka telah melakukan pembayaran untuk kontribusi tambahan reklamasi.

"Mereka pengembang kan telah memberikan kontribusi sebagai kompensasi izin. Artinya mereka bisa gugat kita. Tapi kan dia juga punya kewajiban lain. Nanti kita hitung berapa yang sudah mereka keluarkan. Nanti kita hitung dengan kewajiban lain. Tentunya dia masih punya banyak proyek kan di Jakarta. Jadi kalau itu bisa kita bicarakan dengan pengembang," tutup mantan Wali Kota Blitar ini.

(mdk/rnd)