Bareskrim Polri akan panggil anggota DPRD DKI ungkap korupsi UPS

Komjen Badrodin menegaskan pelimpahan kasus UPS bukan karena intervensi.

2015-03-23 12:07:44

Korupsi Pengadaan UPS

Polda Metro Jaya sudah melimpahkan kasus dugaan mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD DKI 2014 ke Bareskrim. Dalam waktu dekat Bareskrim akan menjadwalkan pemanggilan pada anggota DPRD terkait kasus ini.

Seperti diketahui, selama Polda Metro Jaya mengusut kasus ini, belum sekalipun anggota DPRD sebagai mitra kerja sekaligus pengawas anggaran dimintai keterangan. Sementara ini sudah 87 orang saksi diperiksa dari 130 yang sudah terjadwal. 87 Orang itu berasal dari PNS DKI juga pihak swasta.

"Ya (akan panggil DPR). Tapi belum ada jadwal, kan periksa saksi-saksi dulu," kata Waka Polri, Komjen Badrodin Haiti, di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/3).

Dia juga menegaskan pelimpahan kasus ini tak ada intervensi. Menurutnya, keputusan pelimpahan agar hubungan Pemprov DKI dan Polda Metro yang selama ini bersinergi cukup baik tak memanas mengingat sejumlah saksi adalah pejabat DKI.

"Kasus ini kan Polda Metro tentu supaya menghindari adanya kesan hubungan yang baik antara Polda Metro dengan Pemda DKI jangan sampai mengganggu proses penegakan hukum. Oleh karena itu kita tarik ke Mabes Polri," jelasnya.

Jenderal bintang tiga ini juga membantah ungkap pengamat yang menyebut pelimpahan ini karena akan ada anggota DPRD yang akan jadi tersangka. "Oh enggak, enggak," tambahnya.

Seperti diketahui, sehari sebelum pelimpahan kasus, penyidik Polda Metro lewat Kabid Humas Kombes Martinus Sitompul menegaskan pihaknya sudah mengantongi dua orang calon tersangka. Tapi belum disampaikan, sebab ada beberapa bukti yang belum kuat.

(mdk/lia)