Pembebasan Tentara Kamboja Ditunda, Thailand Sebut Alasan Keamanan
Penundaan ini dilakukan meskipun gencatan senjata antara kedua negara saat ini tengah berlangsung dan diharapkan dapat membuka jalan bagi kepulangan tentara.
Thailand menunda pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak bentrokan perbatasan pada Juli 2025. Penundaan ini dilakukan meskipun gencatan senjata antara kedua negara saat ini tengah berlangsung dan diharapkan dapat membuka jalan bagi kepulangan para tentara tersebut setelah periode awal 72 jam terpenuhi.
Otoritas Thailand menyatakan bahwa penundaan dilakukan menyusul dugaan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tak berawak milik Kamboja. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndedj Balankura, tindakan tersebut dinilai melanggar Pasal Enam dari perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada Sabtu (27/12). Pasal tersebut mengharuskan kedua pihak menghindari "tindakan provokatif apa pun", termasuk operasi militer.
Ia mengatakan, badan keamanan Thailand mendeteksi pesawat tak berawak Kamboja yang "melanggar wilayah udara kedaulatan Thailand", yang kemudian dipandang Bangkok sebagai alasan untuk menunda pembebasan para tentara.
Berdasarkan perjanjian tersebut, seluruh 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak bentrokan perbatasan pada Juli yang menewaskan sedikitnya 48 orang akan dipulangkan apabila gencatan senjata tetap berjalan selama 72 jam.
"Oleh karena itu, Thailand sedang mempertimbangkan waktu pembebasan 18 tentara tersebut," kata Nikorndedj dalam konferensi pers di Bangkok.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Kamboja, Pen Bona, mengatakan bahwa hingga kini belum ada "reaksi" resmi dari Phnom Penh selain terus memantau perkembangan penundaan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kiripost.
Gubernur Pailin, Ban Sreymom, juga menyampaikan bahwa otoritas provinsi belum menerima pemberitahuan mengenai perubahan apa pun terkait kepulangan tentara Kamboja, seperti dilaporkan oleh Khmer Times.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menyatakan bahwa pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (Joint Boundary Commission/JBC) yang diusulkan Kamboja kemungkinan akan ditunda hingga pemerintahan Thailand yang baru terbentuk pasca-pemilihan 8 Februari, menurut laporan Thai PBS. Seperti dikutip Antara.
Bentrokan Selama 20 Hari
Gencatan senjata tersebut disepakati setelah bentrokan perbatasan selama 20 hari yang menewaskan sedikitnya 99 orang, termasuk warga sipil.
Thailand pada Senin menuduh Kamboja melanggar perjanjian gencatan senjata dengan mengirimkan lebih dari 250 pesawat tak berawak ke wilayah Thailand. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh Kamboja.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Letnan Jenderal Maly Socheata, menyatakan bahwa Phnom Penh "secara tegas menolak" klaim tersebut.
"Kami menegaskan bahwa tidak ada peluncuran pesawat tak berawak semacam itu yang terjadi," ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa Beijing akan "terus memainkan peran konstruktif dengan cara Asia" untuk membangun kembali kepercayaan antara Thailand dan Kamboja. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri Luar Negeri China Wang Yi menjamu para menteri luar negeri Thailand dan Kamboja dalam pertemuan di Beijing pada Senin.