Menlu Sugiono: Masa Depan Gaza Harus Jadi Hak Rakyat Palestina

Pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono disampaikan dalam sesi High-Level Meeting mengenai Upaya Stabilitas dan Pasca-Perang di Gaza.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menghadiri pertemuan tingkat tinggi mengenai stabilisasi Gaza yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80. Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Nol Barrot, pada Selasa (23/9/2025), dan bertujuan untuk membahas usulan pembentukan misi stabilisasi internasional di bawah naungan PBB guna membantu keamanan dan rekonstruksi Gaza.

Dalam pernyataannya, Menlu Sugiono menekankan bahwa gencatan senjata harus menjadi prioritas utama dan langkah awal yang krusial untuk "hari setelah" di Gaza, seperti yang dikutip dari laman resmi Kemlu RI pada Rabu (24/9). Ia menyatakan, "Tanpa perdamaian di lapangan, tidak ada rencana yang bisa berjalan. Gencatan senjata adalah prasyarat bagi segala upaya ke depan," tegas Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono juga menambahkan bahwa "hari setelah" harus berarti berakhirnya pendudukan.

"Indonesia siap berkontribusi dalam misi perdamaian di bawah naungan PBB, dengan mandat yang jelas dan kuat untuk melindungi warga sipil, memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan memperkuat stabilitas kawasan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa masa depan Gaza harus tetap menjadi proses yang dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Palestina. "Indonesia siap berkontribusi pada setiap langkah menuju perdamaian, termasuk proses menuju solusi dua negara," tutup Menlu Sugiono.

Pertemuan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Deklarasi New York yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB di New York pada 28-30 Juli 2025, dan telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 12 September 2025. Indonesia tercatat aktif berperan sebagai salah satu co-chairs dalam kelompok kerja pada konferensi tersebut.