Kesal Disebut Negara Pelaku Kekerasan Seksual, Israel Putus Hubungan dengan Sekjen PBB
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyebut keputusan PBB itu "sangat keterlaluan".
Israel memutus seluruh kontak dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, demikian diumumkan duta besar negara itu pada Kamis. Israel menyebut “sangat keterlaluan” karena negara tersebut masuk daftar hitam terkait dugaan kekerasan seksual di zona konflik.
“Kami selesai dengan sekretaris jenderal ini,” kata Duta Besar Danny Danon dalam video yang diunggah di platform X.
“Keputusan memasukkan Israel ke daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan,” ujarnya, merujuk pada laporan dari kantor Guterres, seperti dilansir AFP, Jumat (29/5).
“Sekretaris jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak bisa diterima.”
Pintu Sekjen Tetap Terbuka
Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pencantuman negaranya dalam daftar kekerasan seksual PBB sebagai tindakan “memalukan dan tidak masuk akal.”
Langkah itu disebut sebagai “bukti lebih lanjut dari sifat asli PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup, yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menjadikan Israel sebagai target utama,” kata juru bicara kementerian, Oren Marmorstein, di X.
Misi Israel untuk PBB menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan kontak dengan kantor sekretaris jenderal selama Guterres masih menjabat.
Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya mengetahui pernyataan Danon tersebut.
“Dari pihak kami, pintu sekretaris jenderal tetap terbuka,” kata Dujarric.
Informasi Kredibel
Laporan tahunan sekretaris jenderal PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik biasanya disampaikan terlebih dahulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan.
Pada Agustus lalu, laporan itu memperingatkan bahwa Israel dapat dimasukkan dalam daftar pihak yang diduga atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.
Kelompok militan Hamas telah masuk dalam daftar tersebut atas dugaan kekerasan seksual selama serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel, termasuk dugaan penyiksaan terhadap sandera.
PBB menyebut ada “informasi kredibel” mengenai dugaan kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya, serta mengatakan para pemeriksa PBB ditolak mengakses fasilitas tersebut.
“Kami mengundang perwakilan PBB datang ke Israel untuk memeriksa tuduhan konyol itu. Mereka memilih untuk tidak datang,” kata Danon.
Hubungan antara PBB dan Israel mencapai titik terendah sejak serangan Hamas pada 2023 yang memicu perang Israel di Gaza.
Otoritas Israel menegur Guterres dan pejabat PBB lainnya karena mengkritik serangan Israel yang menghancurkan Gaza. Guterres bahkan dinyatakan sebagai “persona non grata” di Israel pada 2024.
Israel juga menuduh pegawai badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, terlibat dalam serangan 7 Oktober tersebut.