Israel dan AS Diam-Diam Berencana Usir Paksa Warga Palestina ke 3 Negara Afrika Ini
AS dan Israel membahas rencana ini diam-diam dengan negara Afrika tersebut.
Israel dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan diam-diam menggelar pembicaraan dengan negara-negara Afrika terkait kemungkinan relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza, menurut laporan Associated Press (AP). Mereka berencana mengusir warga Palestina dan memindahkan mereka ke Sudan, Somalia, dan Somaliland. Somaliland, secara resmi Republik Somaliland, adalah negara de facto di Tanduk Afrika, yang diakui secara internasional sebagai bagian de jure dari Somalia.
Inisiatif ini, yang diklaim sebagai bagian dari rencana pasca-perang Presiden AS Donald Trump, telah menimbulkan kecaman dan kontroversi internasional yang meluas.
Seorang pejabat AS menyampaikan kepada AP, kontak rahasia AS-Israel dengan Sudan, Somalia, dan Somaliland bertujuan "untuk membahas penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan potensial untuk pemukiman kembali warga Palestina".
Dikutip dari The Cradle, Selasa (25/3), komunikasi ini dimulai Februari lalu, beberapa hari setelah Trump mengungkapkan rencananya mengusir warga Palestina kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Tidak jelas seberapa banyak kemajuan yang dicapai upaya tersebut atau pada tingkat apa diskusi tersebut," kata pejabat ini.
AS dan Israel diduga menawarkan berbagai insentif kepada negara-negara Afrika yang terlibat, termasuk insentif finansial, diplomatik, dan keamanan. Strategi ini mengingatkan pada pendekatan yang digunakan Trump dalam perjanjian Abraham Accords. Namun, hingga saat ini, reaksi dari negara-negara Afrika yang dihubungi beragam; Sudan menolak tawaran tersebut, sementara Somalia dan Somaliland membantah adanya kontak.
Pembicaraan rahasia ini telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Warga Palestina di Gaza menolak rencana tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk pengusiran paksa. Negara-negara Arab juga mengecam keras rencana ini, menawarkan alternatif berupa rekonstruksi Jalur Gaza. Beberapa pejabat Afrika turut menolak rencana tersebut, menimbulkan pertanyaan serius tentang legalitas dan moralitas inisiatif ini.