Indonesia Tak Punya Hubungan Diplomatik dengan Israel, Pembebasan WNI Lewat Jalur Diplomasi dan PBB
Kementerian HAM telah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) bergerak cepat merespons kabar penyanderaan sejumlah jurnalis dan aktivis asal Indonesia dilakukan tentara Israel (IDF). Pemerintah memastikan langkah perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) disandera tantara Israel itu terus berjalan melalui berbagai jalur terukur.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan telah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Langkah awal berupa kecaman keras atas tindakan penahanan tersebut sudah dilayangkan ke pihak terkait.
"Oh kami sudah sampaikan, melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan kecaman. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri sudah mulai koordinasi dengan jalur-jalur diplomasi," kata Natalius usai acara Kelas Jurnalis HAM di The Green Forest Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5).
Kendala Pembebasan
Pigai menjelaskan, kendala utama penanganan langsung di lapangan adalah tiadanya hubungan bilateral resmi antara Indonesia dengan Israel. Kondisi geografis dan politis ini membuat pemerintah harus memutar otak mencari jalan alternatif demi keselamatan WNI yang kini ditangkap.
"Masalahnya kan Kementerian HAM tidak bisa langsung masuk ke Israel karena tidak ada hubungan diplomatik ya," ujar Pigai.
Menurut Pigai, prosedur penanganan akan jauh lebih mudah jika peristiwa tersebut terjadi di negara yang memiliki ikatan diplomatik resmi dengan Indonesia. Jika kondisinya demikian, berbagai instrumen hukum nasional bisa langsung diturunkan ke lokasi.
"Kalau ada negara yang memiliki hubungan diplomatik baru terjadi peristiwa itu di wilayahnya, mungkin kami sudah lakukan dengan berbagai instrumen yang ada," ujar dia.
Kendati demikian, pemerintah tidak tinggal diam dan langsung mengalihkan strategi dengan memanfaatkan jaringan global. Pigai menyebut, Indonesia kini memaksimalkan mekanisme hukum Internasional yang tersedia untuk memberikan perlindungan darurat.
"Tapi kita juga menggunakan instrumen-instrumen mekanisme internasional untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara kita. Kami kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk di mana Kementerian Luar Negeri berada di frontliner untuk menggerakkan instrumen Internasional," tegas Pigai.
Lebih lanjut, Pigai memastikan seluruh komunikasi dan pelaporan ke lembaga Internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dilakukan secara terpusat. Pemerintah sengaja menerapkan sistem satu pintu demi efektivitas diplomasi yang sedang berjalan kuat.
"Ya, kita melalui Kementerian Luar Negeri. Kita kan satu pintu," pungkasnya.
WNI Ditahan Dalam Misi Perdamaian
Diketahui, seluruh WNI yang ikut dalam misi perdamaian Global Sumud Flotilla telah membuat video SOS sebelum melakukan pelayaran, termasuk Andre.
Dilansir akun Instagram @globalpeaceconvoy, Andre menjadi salah satu WNI yang diculik oleh Tentara Israel.
"Militer Israel kembali membajak kapal Global Sumud Flotilla yang melanjutkan pelayaran dari Marmara, Turki ke Gaza pada Senin (18/05). Komunikasi telah terputus, kapal telah dibajak, dan aktivis sudah diculik," tulis dalam akun tersebut.
"Andre Prasetyo Nugroho, Kapal Ozgurluk. Jurnalis Indonesia," sambungnya.
Dalam video SOS yang diunggah, Andre mengungkapkan, apabila video tersebut sudah disebar berarti dirinya telah diculik oleh Tentara Israel.
"Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya sudah diculik oleh rezim zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakak Global Sumud Flotilla masih saja dilakukan di-intercept atau dilakukan pembajakan oleh rezim zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudsh tidak bisa diampuni kembali," kata Andre dalam video tersebut.
Andre juga meminta kepada Presiden Prabowo untuk selalu mendukung gerakan-gerakan kemanusiaan ke Palestina, salah satunya Global Sumud Flotilla.
"Saya juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumud Flotilla dan tetap berada di sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine," tutup Andre.