AS Sita Dua Kapal Tanker Ekspor Minyak Milik Venezuela di Atlantik dan Karibia

Amerika Serikat telah menyita dua kapal tanker yang diduga terlibat dalam ekspor minyak dari Venezuela melalui dua operasi berbeda di Samudra Atlantik Utara dan Laut Karibia.

Tindakan ini merupakan bagian dari usaha Washington untuk memperketat sanksi dan memutuskan jalur ekspor minyak mentah Venezuela.

Militer AS mengumumkan bahwa kapal tanker pertama, Marinera, yang sebelumnya dikenal sebagai M/V Bella 1, ditangkap oleh pasukan AS setelah pengejaran yang berlangsung hampir dua minggu di perairan antara Islandia dan Skotlandia.

Kapal tersebut dilaporkan berlayar dengan bendera Rusia, dan dalam operasi ini, Angkatan Laut Kerajaan Inggris memberikan dukungan logistik melalui aset udara dan laut.

Kapal tanker kedua, M/T Sophia, juga ditangkap oleh pasukan AS di kawasan Karibia. Menurut otoritas AS, kapal ini melakukan "aktivitas ilegal" di perairan internasional dan kemudian dikawal oleh Penjaga Pantai AS ke Amerika Serikat untuk proses lebih lanjut.

Langkah ini diambil di tengah upaya AS untuk memblokade ekspor minyak Venezuela yang dikenai sanksi, hanya beberapa hari setelah pasukan khusus AS menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dalam operasi kilat di Caracas.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan bahwa kebijakan ini tetap berlaku. Ia menyatakan, "Blokade terhadap minyak Venezuela yang dikenai sanksi dan ilegal tetap diberlakukan sepenuhnya—di mana pun di dunia," melalui akun X-nya.

Rusia dan China Bereaksi

Pemerintah Rusia mengecam penyitaan kapal tanker yang berlayar di bawah benderanya. Moskow menuntut agar AS memperlakukan awak kapal warga Rusia dengan layak dan segera memulangkan mereka.

Kementerian Transportasi Rusia menyatakan bahwa kapal tersebut memiliki "izin sementara" untuk menggunakan bendera Rusia dan menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak menggunakan kekerasan terhadap kapal yang terdaftar secara sah di yurisdiksi negara lain.

Rusia juga mengklaim bahwa pasukan AS menaiki Marinera sekitar pukul 15.00 waktu Moskow, setelah itu komunikasi dengan kapal terputus.

Sementara itu, China, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi pembeli terbesar minyak Venezuela, mengecam langkah AS dan menuduhnya mengancam keamanan energi global.

Tindakan penyitaan ini mencerminkan ketegangan yang meningkat di antara negara-negara besar terkait sumber daya energi dan kebijakan luar negeri yang agresif.

Kapal Gonta-Ganti Bendera

Gedung Putih mengidentifikasi Marinera sebagai bagian dari "armada bayangan Venezuela" yang dianggap tidak memiliki kewarganegaraan, setelah diduga mengibarkan bendera palsu dan menjadi subjek perintah pengadilan di AS.

Pejabat AS menyatakan bahwa kapal tersebut sempat secara keliru mengibarkan bendera Guyana bulan lalu.

Menurut pakar hukum maritim, berdasarkan hukum laut internasional yang ditetapkan oleh PBB, kapal tanpa kewarganegaraan dapat dinaiki oleh otoritas negara lain.

Para ahli juga menambahkan bahwa sebuah kapal tidak diperbolehkan mengganti bendera saat sedang berlayar tanpa adanya perubahan kepemilikan atau registrasi resmi.

Komando Eropa AS menyatakan bahwa penyitaan Marinera dilakukan berdasarkan surat perintah dari pengadilan federal AS setelah kapal tersebut dilacak oleh kapal penjaga pantai USCGC Munro.

Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan bahwa keterlibatan aset RAF dan kapal RFA Tideforce dilakukan atas permintaan AS dan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional.

Minyak dan Perdebatan Politik di AS

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengungkapkan bahwa kepemimpinan Venezuela berkolaborasi dengan AS dalam penyitaan kapal tanker kedua di Karibia.

Ia menegaskan bahwa AS akan menjual minyak Venezuela yang disita di pasar internasional dengan harga pasar, serta mengatur distribusi hasil penjualannya demi kepentingan rakyat Venezuela.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Venezuela, yang memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak senilai sekitar USD2,8 miliar kepada AS.

Namun, langkah pemerintahan AS ini memicu perdebatan di Kongres. Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer menuntut kejelasan terkait potensi keterlibatan militer dan besaran anggaran AS di Venezuela.

Senat dijadwalkan untuk memberikan suara pekan depan mengenai resolusi kekuasaan perang bipartisan yang bertujuan untuk membatasi aksi militer tanpa persetujuan Kongres.

Komando Selatan AS menyatakan bahwa penyitaan M/T Sophia berlangsung tanpa insiden. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menyebutkan bahwa kedua kapal yang disita terakhir kali berlabuh di Venezuela atau sedang menuju ke negara tersebut, dan merupakan bagian dari operasi terkoordinasi terhadap kapal tanker "armada gelap" yang melanggar sanksi.

Dengan demikian, tindakan ini menunjukkan ketegasan AS dalam menegakkan hukum internasional dan sanksi yang telah diterapkan terhadap Venezuela.