Asosiasi Sepak Bola Jerman Didenda Akibat Skandal Pajak Piala Dunia 2006
Pengadilan di Jerman telah memutuskan bahwa DFB bersalah terkait masalah pajak yang berkaitan dengan Piala Dunia 2006.
Setelah melalui proses hukum yang panjang selama lebih dari sepuluh tahun, akhirnya Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) dinyatakan bersalah atas penggelapan pajak yang berkaitan dengan dugaan suap dalam proses bidding Piala Dunia 2006. Pada Rabu, 25 Juni 2025, pengadilan regional di Frankfurt menjatuhkan denda sebesar 110 ribu euro, yang setara dengan sekitar Rp2 miliar, menandai berakhirnya penyelidikan yang berlangsung selama hampir 16 bulan.
Skandal ini bermula dari pembayaran sebesar 6,7 juta euro yang dilakukan oleh DFB kepada FIFA pada April 2005. Pembayaran tersebut diklaim sebagai biaya untuk gala pembukaan Piala Dunia, yang pada akhirnya dibatalkan.
Meskipun dana itu dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengeluaran bisnis, jaksa penuntut menyebutnya sebagai kedok untuk menyembunyikan pengembalian pinjaman yang tidak terungkap kepada Franz Beckenbauer, seorang ikon sepak bola Jerman yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Piala Dunia saat itu. Beckenbauer diketahui telah menerima pinjaman dari Robert Louis-Dreyfus, mantan eksekutif Adidas dan salah satu pemilik agensi pemasaran Infront.
DFB
Uang tersebut selanjutnya disalurkan melalui sebuah firma hukum di Swiss menuju perusahaan yang dimiliki oleh Mohammed Bin Hammam, seorang anggota Komite Eksekutif FIFA dari Qatar, yang diyakini memiliki pengaruh besar dalam pemilihan tuan rumah.
Jaksa menuduh bahwa DFB seharusnya membayar pajak sekitar 2,7 juta euro terkait transaksi ini, namun mereka tidak melakukannya. Meskipun DFB membantah tuduhan tersebut, pengadilan memutuskan bahwa organisasi itu "sengaja menghindari kewajiban pajaknya."
"Hakim dengan yakin menyatakan DFB telah melakukan penggelapan pajak, dan semua pihak yang terlibat membiarkan hal itu terjadi," ujar Hakim Eva-Marie Distler, seperti dikutip kantor berita dpa.
DFB mendapatkan kritik yang tajam
Awalnya, sanksi sebesar 130 ribu euro telah dijatuhkan, namun pengadilan memutuskan untuk mengurangi jumlah tersebut sebesar 20 ribu euro sebagai kompensasi atas keterlambatan dalam proses hukum. Hakim Distler memberikan kritik yang tajam terhadap sikap DFB selama berlangsungnya persidangan. Ia menilai bahwa federasi tersebut menunjukkan "citra yang memalukan" dan enggan untuk bertanggung jawab, baik secara institusional maupun pribadi.
Distler menekankan, "Jam tampaknya berdetak berbeda di DFB. Biaya hukum mereka luar biasa besar. Para petinggi menolak bertanggung jawab. Tak ada satu pun perwakilan DFB yang hadir dalam penyelidikan maupun persidangan. Harusnya dipertanyakan: apakah mereka tidak menghormati sistem hukum?" Pernyataan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap DFB dan menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam sistem hukum.
Penyelidikan
Dalam penyelidikan awal, tiga tokoh kunci dari DFB, yaitu mantan Presiden Theo Zwanziger, penggantinya Wolfgang Niersbach, dan mantan Sekretaris Jenderal Horst R. Schmidt, sempat menghadapi dakwaan. Namun, proses hukum terhadap mereka dihentikan setelah ketiganya membayar denda yang jumlahnya tidak diungkapkan. Meskipun demikian, ketiganya tetap bersikeras bahwa mereka tidak melakukan penggelapan pajak.
Pada tahun 2015, Zwanziger memberikan pengakuan mengejutkan dalam wawancara dengan majalah Spiegel, di mana ia menyatakan bahwa "memang ada dana gelap dalam kampanye Jerman untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia."
Ia juga menuduh Niersbach telah berbohong mengenai masalah tersebut. Saat ini, DFB masih belum memutuskan apakah akan mengajukan banding terhadap putusan ini. Dalam pernyataan resmi yang dirilis, federasi menyampaikan bahwa mereka akan "mempelajari dan mengevaluasi secara menyeluruh alasan tertulis dari keputusan pengadilan sebelum menentukan langkah selanjutnya."
Sumber: AP News