Waskita Terancam Dihapus dari Daftar Emiten BEI, Kementerian BUMN: Masih Punya Modal Aset
WSKT tidak akan sampai menjadi pasien PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) lantaran masih punya aset bernilai bagus, termasuk jalan tol.
WSKT tidak akan sampai menjadi pasien PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) lantaran masih punya aset bernilai bagus, termasuk jalan tol.
Kementerian BUMN buka suara soal potensi delisting saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), atau penghapusan saham emiten bersangkutan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya punya strategi di tengah-tengah ancaman tersebut.
Ketika Waskita juga tengah berjibaku dalam proses pemulihan keuangan.
kata Arya.
merdeka.com
"Kalau selesai kan nanti masih bisa dieksekusi, misal dijual, itu bisa buat mereka jadi lebih sehat lagi. Karena belum selesai aja, jadi enggak perlu sampai masuk PPA, karena kita lihat masih oke," ungkapnya.
Potensi delisting tersebut merupakan bagian dari peraturan BEI, tentang setiap emiten yang telah menjalani suspensi saham lebih dari 6 bulan akan mendapatkan pengumuman potensi delisting.
Sehingga potensi dilakukannya delisting terhadap saham Waskita Karya baru akan terjadi paling cepat Mei 2025.
Saat ini, Kereta Cepat Whoosh memiliki 4 stasiun yakni Halim-Jakarta, Karawang, Padalarang dan Tegalluar.
Baca SelengkapnyaDi depan Ganjar, Mahasiswi Unpar bicara soal penguasa seenak jidat yang dianggap sering bersikap semena-mena.
Baca SelengkapnyaKasdi menjamin, semua proses hukum bakal diikutinya sampai akhir.
Baca SelengkapnyaTerdapat 572.496 formasi yang akan dibuka dalam seleksi tahun ini.
Baca SelengkapnyaSudin mengaku sudah menjelaskan yang dia ketahui soal kasus yang menyeret Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKPU berdalih telah memberikan akses kepada Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBupati Pandeglang, Irna Narulita menyampaikan terimakasih atas perhatian dan dukungan jajaran kementan terhadap sektor pangan di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya