Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memberi jangka waktu dua minggu kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mempersiapkan pengusulan lahan kawasan ekonomi khusus (KEK). Setelah rampung, usulan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah pusat.

"Suatu harapan yang sangat baik dan ditunggu provinsi semoga terealisir dalam dua minggu ini," ungkap Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibuy dalam konferensi pers di Kantor Preside, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).

Dalam rapat terbatas dengan topik 'Penyelesaian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong' yang dipimpin langsung Presiden Jokowi ini diputuskan bahwa KEK akan dilindungi aturan pemerintah berupa peraturan Pemerintah (PP). Bila PP tersebut sudah resmi dikeluarkan, kata Irene, maka segala perizinan maupun pembangunan langsung dimulai.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengatakan, Presiden sudah memutuskan bahwa pembangunan KEK segera dimulai. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman siap memfasilitasi agar proses pembangunan berjalan lancar sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua.

"Kita akan memberikan insentif fiskal agar swasta mau masuk dan memanfaatkan pengolahan industri di sana," sambungnya.

Industri yang dimaksud, kata Menko Rizal, agroindustri (industri di bidang pertanian). Nantinya, bahan-bahan yang diekspor bukan lagi bahan mentah melainkan bahan setengah jadi atau barang jadi.