Tekan Jumlah Perokok, Pemerintah Disarankan Terapkan Strategi Tersegmentasi

Selain tarif cukai, pemerintah juga mewajibkan produsen rokok untuk melalui peringatan gambar bahaya merokok di bungkus rokok. Namun demikian, peringatan gambar kesehatan tersebut dinilai belum efektif karena strategi tersebut belum tersegmentasi secara kategori usia.

Rita
Oleh Rita - Reporter
Tekan Jumlah Perokok, Pemerintah Disarankan Terapkan Strategi Tersegmentasi
Rokok. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan jumlah perokok di Tanah Air. Salah satu instrumen yang digunakan yaitu kenaikan tarif cukai rokok.

Kementerian Keuangan secara efektif memberlakukan kenaikan cukai hasil tembakau pada 1 Februari 2021. Kenaikan cukai rokok tersebut kemudian berdampak pada kenaikan harga rokok. Kenaikan cukai tembakau mampu mengendalikan jumlah pengguna. Pemerintah menargetkan perokok bisa turun 8,7 persen di 2024.

Selain tarif cukai, pemerintah juga mewajibkan produsen rokok untuk melalui peringatan gambar bahaya merokok di bungkus rokok. Namun demikian, peringatan gambar kesehatan tersebut dinilai belum efektif karena strategi tersebut belum tersegmentasi secara kategori usia. Untuk itu, pemerintah diminta untuk menerapkan strategi komunikasi yang berbeda agar lebih efektif.

"Perlu strategi komunikasi secara tersegmentasi untuk mengedukasi masyarakat, karena perokok berat berbeda dengan perokok ringan. Begitu juga latar belakang usia, pendidikan dan pekerjaan berbeda karakteristiknya," ujar Pengamat Kebijakan Publik Kholil, dikutip Senin (10/5).

Berdasarkan hasil kajian ilmiah terhadap 930 responden yang melibatkan sejumlah akademisi, dokter, tenaga kesehatan, perokok, dan pengguna produk tembakau alternatif, Kholil mengungkapkan hanya sekitar 7,96 persen yang memilih opsi label peringatan kesehatan sebagai strategi yang sesuai agar perokok berhenti merokok. Sebesar 29,89 persen edukasi memilih edukasi melalui media online, 27,42 persen diskusi komunikasi tersegmentasi, dan 22,47 persen regulasi.

"Edukasi melalui bungkus rokok itu sama, padahal dari segi pemahaman, karakteristik, perilaku para perokok itu berbeda-beda. Kalau digeneralisasi seperti sekarang ini, tidak efektif. Jadi harus dilakukan pendekatan secara tersegmentasi," ujar Kholil.

Guru Besar Universitas Sahid Jakarta ini menjelaskan strategi komunikasi bagi perokok usia 25-35 tahun perlu dengan cara meningkatkan kesadaran mengenai hidup sehat tanpa rokok, pengetahuan tentang perbedaan nikotin dan TAR, preferensi untuk memilih hidup sehat, serta aksi untuk berhenti merokok secara bertahap.

"Apa sih yang jadi bahaya merokok itu? Jadi bahaya rokok ada pada TAR yang muncul karena pembakaran tembakau, kemudian menghasilkan karsinogen," kata dia.

Terkait dengan aksi untuk berhenti merokok secara bertahap, Kholil melanjutkan perokok dewasa bisa beralih ke produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan dan rokok elektrik. Sebab, untuk berhenti merokok secara langsung sangatlah sulit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbeda.

Namun, hal ini perlu didukung dengan penyebaran informasi akurat mengenai produk tembakau alternatif. Sebab, sebanyak 52,4 persen responden mengaku belum mengetahui adanya produk tembakau alternatif yang memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada rokok.

"Pemerintah harus mendukung keputusan masyarakat yang mencoba untuk mengurangi rokok. Hasil temuan kami menunjukkan bahwa produk tembakau alternatif dapat membantu mengurangi bahaya rokok. Paling bagus tentu adalah berhenti merokok, tapi itu tidak mudah," ungkap Kholil.

Selain itu, strategi ini perlu diperkuat dengan dukungan dari para pemangku kepentingan agar lebih efektif dalam menurunkan prevalensi merokok. "Kita harus kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan media. Semuanya harus bersatu agar bisa menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang tersegmentasi. Jika pesan komunikasi antara orang tua dan milenial disamakan, maka tidak efektif," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, tim peneliti dari USAHID, Hifni Alifahmi, menambahkan memang perlu adanya partisipasi dari para pemangku kepentingan. "Jadi perlu melibatkan pakar kesehatan, tokoh masyarakat, hingga komunitas, karena pendapat mereka bisa didengar," ungkapnya.

Sumber: Liputan6.com

Rekomendasi