Syarat pindah ibu kota negara, lahan sepenuhnya dikuasai pemerintah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengaku masih mengkaji wacana pemindahan ibu kota. Hasil kajian ditargetkan selesai paling lambat akhir tahun ini.

"Setelah itu kami serahkan ke presiden untuk membuat political decisionnya," ucapnya saat Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017, Jakarta, Rabu (26/4).

Jika dipindah, dia memastikan, lokasinya bukan di Jawa. Sebab, pulau terluas ketiga belas di dunia tersebut sudah terlalu padat.

"Kalau mau, itu akan pindahnya ke luar Jawa," ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, lahan di lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara tersebut sepenuhnya sudah dikuasai pemerintah. Dengan begitu, pemerintah tak perlu merogoh kocek untuk membeli lahan.

"Persisnya di mana itu akan melihat ketersediaan lahan yang sudah 100 persen dikuasai pemerintah," tuturnya. "Pokoknya tanpa perlu keluar uang untuk pembebasan."