Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Namun, Jokowi berpesan kuota 2 juta ton impor ini, lebih dulu dipenuhi dengan mendatangkan 500.000 ton.
"Kemarin pesannya pak Presiden memang, kalau dikasih alokasi 2 juta ton itu bukan berarti harus didatangkan (semua) pak, melihat daripada kebutuhannya, tapi diutamakan, perintah presiden, diutamakan biar bagaimana harus produksi dalam negeri, itu perintah pak Presiden langsung pak," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/4).
Dia mengatakan, kalau 2 juta ton beras impor ini untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Nantinya, ini bukan untuk diperjual-belikan tapi, untuk penugasan seperti bantuan sosial.
"Jadi kalau CBP ini tidak menjual belikan, rapi nanti terserah dari pemerintah, penugasannya untuk apa. Bulog hanya menyimpan dan nanti persiapkan untuk menyalurkannya, sesuai dengan perintah pak," imbuhnya.
Menyoal bansos ini, tahap awal impor 500 ribu ton adalah untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bansos beras. Tapi kondisi saat ini masih proses lelang, untuk menentukan negara mana yang bisa menyuplai ke Bulog.
"Tapi ini juga belum bisa kali laksanakan langsung 500 ribu ton, karena hari ini pun kita belum bisa mendapatkan jumlah impor itu dari beberapa negara. Itu yang sudah kita jajaki," terangnya.
Dia pun menegaskan kalau pihaknya sama sekali tidak mengambil keuntungan sekalipun melakukan impor. Meski diakui ada selisih harga yang cukup besar antara beras impor dan beras lokal dengan kualitas yang sama.
"Ya walaupun kalau dibanding-bandingkan harga itu lebih murah impor. Tapi sekali lagi pak, kita tidak mencari keuntungan pak, karena kita waktu lelang juga terbuka pak, pelaksanaannya kita diaudit oleh BPKP dan nanti hasilnya itu nanti sebelum diedarkan akan diaudit oleh BPK pak," jelasnya.
"Jadi sama sekali pelepasannnya seperti itu pak, jadi kita tidak berpikir untuk mencari keuntungan. Walaupun ada selisih sebetulnya, selisihnya besar, kalau mau dibandingkan dengan pasar. Tapi Bulog tidak seperti itu, karena itu bukan berasnya Bulog, itu berasnya negara. Jadi itu yang kita lakukan," pungkasnya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com