Renegosiasi Freeport harus libatkan masyarakat adat Papua
Merdeka.com - Peraih Yap Thiam Hien Award 2009, Pastor Jhon Jongga meminta pemerintah dan PT Freeport Indonesia harus melibatkan masyarakat adat pemilik hak ulayat dalam renegosiasi kontrak karya.
"Freeport harus memikirkan bagaimana memberdayakan, mempercepat pembangunan dan ketertinggalan SDM masyarakat adat dengan melibatkan mereka dalam renegosiasi kontrak karya," kata Pastor Jhon seperti dilansir Antara, Kamis (31/7).
Dia mengatakan perusahaan yang beroperasi di Papua, harus bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat adat, karena lewat pengerukan SDA, telah menghasilkan keuntungan berlipat pada perusahaan.
"Freeport di Timika atau BP di Bintuni, atau perusahaan lain di Papua. Bukan saja dikontrol, tapi memberi hak kepada para pemilik ulayat karena selama ini tidak diberi tempat dalam perundingan, MoU, atau kontrak," katanya.
Ketua Yayasan Teratai Hati Papua menegaskan, perusahaan tambang tersebut, bekerja dalam wilayah adat atau tanah di pemilik hak ulayat. Tetapi, kontrak dilakukan di luar wilayah papua.
"Kontrak Freeport harus dipikirkan ulang, harus melibatkan masyarakat adat, masyarakat pemilik hak ulayat menjadi pemilik modal bersama," katanya.
Dia mendesak Freeport, membangun smelter di Papua karena dengan begitu bisa menyerap ribuan tenaga kerja dan memberikan PAD bagi Provinsi Papua.
"Termasuk membuka kantor cabang utama disini. Freeport harus mendidik anak-anak pemilik ulayat menjadi orang pintar, tujuh suku di Mimikan seperti Amugme dan Kamoro menjadi mitra kerja Freeport," katanya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pangan Ungkap Isi Rapat Kabinet Jokowi, Bahas Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak?
Terkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaSebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaKepemilikan Lahan Prabowo Ternyata Pernah Dibongkar Jokowi Saat Debat Pilpres 2019
Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan yang berada di Aceh dan Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca Selengkapnya