Merdeka.com - Dana pungutan ekspor crude palm oil (CPO) belum dirasakan manfaatnya oleh pada petani. Selama ini dana pungutan ekspor sawit tersebut dinilai lebih banyak dimanfaatkan untuk mensubsidi program biodiesel dengan campuran CPO.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, ‎sejak dibentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) pada 2015, telah terkumpul dana kurang lebih sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO.‎ Namun sayangnya penggunaan dana tersebut dinilai tidak banyak memberikan dampak kepada petani sawit.

"Karena dana pungutan sawit lebih banyak digunakan untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel," ujar dia di Jakarta, Jumat (28/6).

Dia menjelaskan, total insentif yang diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode 2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7 triliun-Rp 8 triliun per tahun.

"Sementara untuk petani disalurkan melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen," jelas dia.

Selain dari sisi penggunaannya, pungutan dana sawit selama ini juga tidak berdampak secara signifikan kepada kesejahteraan para petani.‎ Hal ini karena dengan pungutan USD 50 per ton, harga tandan buah segar (TBS) petani telah mengalami penurunan sekitar Rp 120-150 per Kg.

"Karena itu, dapat dikatakan penggunaan dana sawit selama ini alokasinya salah kaprah. Sehingga penyetopan pungutan dana sawit yang sudah berjalan dari Desember tahun 2018 sampai dengan saat ini belum tepat untuk diberlakukan kembali sebelum masalah yang ada saat ini dibenahi," tandas dia.

Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com