Penyebab penurunan daya beli masyarakat, inflasi atau perubahan konsumsi

Isu penurunan daya beli masyarakat memang masih jadi perbincangan hangat. Pemerintah meyakini tidak ada penurunan daya beli, melainkan hanya anomali atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Namun, sebagian pengusaha justru membantah adanya perubahan pola konsumsi tersebut.

Siti Nur Azzura
Oleh Siti Nur Azzura - Reporter
Penyebab penurunan daya beli masyarakat, inflasi atau perubahan konsumsi
Pasar Tanah Abang. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Isu penurunan daya beli masyarakat memang masih jadi perbincangan hangat. Bahkan, hal ini sering disangkutpautkan dengan banyaknya gerai ritel yang gulung tikar.

Pemerintah meyakini tidak ada penurunan daya beli, melainkan hanya anomali atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Namun, sebagian pengusaha justru membantah adanya perubahan pola konsumsi tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat Indonesia melambat di triwulan III-2017. Ini tercermin dari tingkat konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2017 turun ke posisi 4,93 persen dibandingkan triwulan I-2017 yang mencapai 4,95 persen.

Belakangan ini tren konsumsi mengalami peralihan. Peralihan konsumsi dapat dilihat dari belanja kebutuhan non leisure menjadi belanja yang mengisi kegiatan waktu luang atau (leisure activities).

"Yang pertama pergeseran pola konsumsi, jadi kalau diperhatikan, sejak triwulan III-2016 konsumsi non leisure sudah mulai ke bawah (menurun)," ujar Kepala BPS Suhariyanto, di kantornya, Jakarta, Senin (6/11).

Untuk konsumsi rumah tangga, perlambatan terjadi pada komponen makanan dan minuman di triwulan III-2017 yang hanya tumbuh 5,04 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya 5,23 persen.

Perlambatan juga terjadi pada komponen pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya yang tumbuh melambat menjadi 2 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 2,24 persen. Serta perumahan dan perlengkapan rumah yang tumbuh melambat menjadi 4,14 persen.

Namun, belanja komponen restoran dan hotel mengalami kenaikan menjadi 5,52 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen. "Kalau ditelusuri lebih dalam ada kecenderungan masyarakat lebih bergeser dari non-leisure ke leisure itu kuat, karena untuk yang leisure lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, demikian juga dari rata-rata penghunian tingkat hotel," jelasnya.

Melambatnya tingkat konsumsi rumah tangga juga berhubungan erat dengan pertumbuhan kinerja sektor ritel. Hal tersebut bukan disebabkan pergeseran pola konsumsi dari offline menjadi online.

Survei yang dilakukan BPS menunjukkan beberapa komoditas yang dipenuhi oleh masyarakat dengan cara belanja online. "Ada beberapa komoditas yang dipesan lewat online, dan komoditasnya tertentu salah satunya sandang, alat komunikasi, kemudian yang berkaitan pariwisata, 15 persen dari rumah tangga pernah melakukan," tandasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membantah adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurutnya, Indonesia tengah mengalami anomali ekonomi karena tingkat inflasi tengah rendah namun daya beli turun.

"Konsumsi rumah tangga yang 4,93 persen kami lihat secara hati-hati. Di satu sisi inflasi sangat rendah. Ini ada satu anomali," kata Menteri Sri Mulyani, di Gedung Bea Cukai Pusat, Jakarta Timur, Rabu (8/11).

Jika terbukti daya beli menurun di tingkat masyarakat kelas menengah ke bawah, Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengambil sikap sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Di mana, pemerintah telah menyiapkan program padat karya yang rencananya dimulai tahun depan.

"Anggaran yang bisa menciptakan kas yang langsung bisa diterima masyarakat sehingga daya belinya naik apakah itu PKH ataupun melalui dana desa itu harus dilakukan dengan desain agar masyarakat bisa langsung menikmati sehingga daya belinya bisa meningkat," ujarnya.

Akan tetapi, Menteri Sri Mulyani mengatakan jika penurunan daya beli terjadi di kalangan masyarakat atas maka diyakini ada perubahan pola konsumsi. Di mana, masyarakat lebih suka menyimpan dan menginvestasikan uangnya ketimbang membelanjakannya.

"Tabungan di atas Rp 5 M naik, jumlah DPK juga naik. Artinya masyarakat atas yang memiliki daya beli menyimpan uangnya di bank," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani menegaskan tidak menemukan adanya peralihan pola konsumsi ke hotel, begitu juga ke tempat-tempat rekreasi.

"Kami tidak menemukan terjadi shifting ke hotel. Dan kami juga tanya ke teman-teman taman rekreasi juga tidak lihat lonjakan signifikan, juga teman-teman travel agent yang kelola outbond," ujarnya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (13/11).

Dia mengatakan sejauh ini jumlah pengunjung yang datang atau menginap di hotel masih relatif normal. Tidak ada lonjakan secara signifikan baik hotel berbintang maupun non berbintang.

"Artinya kan kalau shifting kan berarti yang lokal ya, tamu lokal ya, tamu lokal itu enggak terlihat. Normal-normal saja. Ya kenaikannya itu paling overall antara 5-10 persen. Kalau ada shifting itu kan semua ya, ini tidak," imbuhnya.

Pada semester I-2017, lanjutnya, memang terjadi lonjakan tamu hotel karena ada banyak hari libur atau tanggal merah. Meski begitu lonjakannya tidak terlalu tinggi.

"Kemarin saja ramai semester pertama karena banyak libur ya. Tapi yang melonjak itu hanya liburan hari kejepit yang pertama ya. Kan libur kejepit itu kan beberapa kali tuh. Kejepit berikutnya biasa saja," tandasnya.

Rekomendasi