Merdeka.com - Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh menteri keuangan, menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), gubernur papua, bupati mimika dan direktur utama PT Inalum.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen sesudah divestasi.

"Papua dan Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen setelah divestasi," ujar Menteri Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1).

Menteri Sri Mulyani mengatakan porsi kepemilikan saham tersebut termasuk untuk kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak operasional Freeport secara permanen. "Porsi atas kepemilikan saham itu termasuk mengakomodir masyarakat pemilik ulayat dan yang terkena dampak permanen," jelasnya.

Pengambilan divestasi sebesar 51 persen akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di mana, PT Inalum akan menjadi perusahaan yang akan mengambil alih 51 persen saham kemudian, 10 persen diberikan kepada pemerintah daerah.

"Pengambilan saham divestasi Freeport akan dilakukan melalui mekanisme korporasi, ini menjadi salah satu manfaat dari pembentukan holding BUMN industri pertambangan," jelas Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani menambahkan, dengan kepemilikan 51 persen saham Freeport oleh Indonesia, maka penerimaan negara akan meningkat, hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah dapat dipercepat. Kemudian, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.

"Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi Freeport tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua," jelasnya.